bukamata.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menyediakan 700 ribu kuota kursi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA, SMK dan SLB.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Wahyu Wijaya mengatakan, seluruh kuota kursi ini akan dibagi dalam empat jalur yakni zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orangtua/wali, dan prestasi. Adapun kuota itu akan dibagi untuk sekolah swasta dan negeri.
“Untuk negeri 300 ribuan, yang swasta bisa sampai 700 ribu. Jalur masih sama kecuali, yang covid tidak ada lagi, dan di tahap satu menggunakan jalur zonasi dengan keluarga ekonomi tidak mampu di tahap satu. Selebihnya di tahap dua,” ucap Wahyu usai Kick Off PPDB Jawa Barat 2024 di Gedung Sate, Rabu (8/5/2024).
Wahyu memastikan, teknis penyelenggaraan PPDB 2024 ini tidak ada yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun, dalam penggunaan aplikasi Sapawarga yang sebelumnya hanya digunakan untuk tahap 2 kini sudah bisa dari tahap I.
“Untuk teknis, itu relatif sama tapi dengan beberapa perubahan. Tahun kemarin aplikasi Sapwarga baru tahap ke 2. Sekarang di tahap 1 sudah bisa. Di web disdik juga sama. Semua informasi ada disitu,” jelasnya.
Selain itu, Disdik Jabar juga menggunakan teknologi AI untuk memberikan informasi pada masyarakat. Beberapa pertanyaan soal PPDB 2024 juga akan dijawab menggunakan teknologi anyar tersebut.
“Untuk komunikasi pertanyaan, kita menggunakan AI. Semua peserta didik bisa tanya jawab disitu. Kecuali ada kesulitan lain yang tidak bisa dijawab AI, kita masih menyiapkan ada di sekolah tujuan, cabang dinas dan rajiman (Disdik Jabar),” katanya.
Adapun jadwal PPDB 2024 dimulai pada pendaftaran tahap 1 tanggal 3-7 Juni 2024, di dalamnya ada zonasi 50 persen, keluarga ekonomi tidak mampu 15 persen untuk SMA. Sedangkan untuk SMK, prioritas terdekat dengan keluarga ekonomi tidak mampu.
“Tahap 2 baru selebihnya, ada prestasi, lain-lain. Mulai tanggal 24-28 Juni untuk pendaftaran. Pengumuman tahap 1 di 19 Juni, tahap 2 di 5 Juli 2024,” ungkapnya.
Wahyu menegaskan, dirinya siap diberhentikan dari jabatannya jika terdapat pungutan liar (Pungli) dan jual beli kursi dalam PPDB 2024.
“Saya sudah tandatangan fakta integritas bersama Saber Pungli, saya siap diberhentikan dari jabatan kalau misalnya terbukti melakukan intervensi atau apapun atau misalnya Pungli di Proses PPDB 2024,” tegasnya.
Wahyu mengatakan, dalam proses PPDB 2024 tim anggota Saber Pungli juga akan disiagakan di setiap sekolah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan berupa pungli. Pihaknya juga mendorong agar masyarakat melaporkan langsung jika ada kecurangan.
“Silakan (lapor) by sistem, jadi data hanya di JDS untuk mengadukan. Jadi kita proses, tapi pengaduan bisa jadi benar atau tidak. Kita harus buktikan kebenarannya. Tapi kita akan lakukan dan kita juga tidak akan mengekspos pengadu tapi substansi pengaduannya,” katanya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin berpesan agar PPDB 2024 bersih dari Pungli dan praktik jual beli kursi. Jika hal tersebut terjadi, maka jabatan Kepala Disdik Jabar jadi taruhan.
“Kami pemerintah serius bahwa PPDB tahun ini harus terbaik, tidak ada titip-menitip, jalur orang dalam dan akan bekerjasama dengan Saber Pungli dan akan tegas pada ketidakbenaran,” tegasnya.
“Kami komit, semua transparan dan keluhan masyarakat akan dijawab segera. Dengan berani Kadisdik melakukan penandatanganan fakta integritas dan siap mempertaruhkan jabatannya,” tambahnya.
Menurutnya, PPDB 2024 harus berjalan jujur, adil dan transparan karena semua anak di Jabar punya hak yang sama memperoleh pendidikan. Sehingga, penting agar PPDB bisa dilaksanakan tanpa ada kecurangan sekecil apapun.
Bey juga mengimbau orang tua peserta didik agar tidak berpikir untuk menitipkan anaknya ke sekolah tertentu. Menurutnya, semua proses penerimaan siswa baru harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Integritas dari internal kami, itu paling penting kalau itu beres insyaallah lancar dan orang tua jangan nitip-nitip, tahun ini tidak ada. Kalau ada tunjukan ke kami, kami tindak tegas,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
