bukamata.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Ummi Wahyuni membantah telah melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu seperti yang disampaikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Ummi mengaku menghormati putusan dari DKPP. Meski begitu, dirinya tidak membenarkan tuduhan yang ada dalam putusan tersebut.
“Saya sudah melakukan dua kali persidangan etik. Saya sudah membaca putusan dari DKPP yang saya lihat tidak ada satu pun sebenarnya yang saya dinyatakan melanggar dari kode etik tersebut,” ucap Ummi kepada wartawan, Selasa (3/12/2024).
Ummi juga mengaku, dirinya belum mendapatkan SK pencopotan jabatan dari KPU RI. Ummi mengatakan bahwa belum ada rapat pleno untuk penggantian pelaksana tugas sebagai pengisi jabatannya.
“Saya memastikan hari ini saya masih menjadi Ketua KPU Provinsi Jawa Barat karena belum ada SK pergantian dari KPU RI walaupun sudah ada ketetapan dari DKPP,” tegasnya.
“Dalam proses tahapannya kan DKPP minta KPU RI selama nanti 7 hari paling lama ya. Saya juga belum menerima putusan secara resminya untuk nanti melakukan pemberhentian terkait dengan saya sebagai ketua sekali lagi saya menyatakan sebagai ketua bukan sebagai anggota KPU Provinsi Jawa Barat ketika itu kan melekat,” tambahnya.
Bukan hanya membantah, Ummi juga berencana akan mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika sudah turun SK pemberhentiannya sebagai ketua.
“Saya tidak tahu kenapa putusannya sedemikian rupa, tetapi secara pribadi dan secara personal, saya juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Nanti ketika sudah ada putusan dari KPU RI, Insya Allah saya akan melakukan banding terkait dengan apa yang diputuskan oleh DKPP melalui PTUN,” bebernya.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini