Ketiga, soal Ibu Kota Nusantara (IKN). Perpindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan menurutnya akan mengubah arah ekonomi Jawa Barat ke depan, dimana Jakarta hanya akan menjadi Daerah Khusus.
“Kegiatan ekonomi apa yang bisa kita dapat? Tapi dengan adanya kereta cepat berarti kegiatan ekonomi mulai mengarah ke Kota Bandung, jalan tol terhubung, nanti 2024 Tol Getaci mulai dibangun artinya peluang ekonoi akan keluar dari Jakarta,” tuturnya.
Keempat, soal daya dukung tampung dan ketahanan pangan dimana Jawa Barat akan menghadapi isu lingkungan hidup, perubahan iklim dan mekanisme transisi energi.
Kelima, jumlah penduduk akan semakin bertambah dimana pada 2045 diperkirakan jumlah penduduk Jawa Barat akan mencapai 56,8 juta jiwa.
Keenam, tantangan di sektor digitalisasi dan hi-tech lewat implementasi dan dampaknya.
“Contoh penggunaan kendaraan listrik secara luas, yang berpotensi mengurangi pendapatan. Saat ini kabupaten kota itu sektor PAD-nya cuma 30% sisanya mengandalkan dana bagi hasil dan transfer dari pusat,” katanya.
Ketujuh, urusan sosial dan budaya, dimana tradisi dan modernisasi akan berbenturan, urbanisasi dan preservasi kawasan rural.
Kedelapan, tantangan ada pada penataan daerah otonomi lewat pembentukan kabupaten kota baru.
“Kami menargetkan 9 DOB dan 37 kabupaten kota masuk masterplan Jawa Barat, tapi sekarang masih moratorium,” paparnya.
Iendra memaparkan RPJPD 2025-2045 penting untuk menjadi pegangan arah pembangunan pemimpin Jawa Barat ke depan.
Menurutnya Bappeda Jabar mengedepankan inovasi dan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah terutama dalam menggaet potensi bonus demografi.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini