“Oleh sebab itu, kami mewanti-wanti KPU untuk bekerja sama dengan Bareskrim Polri dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk mengecek tempat penyimpanan data sudah baik atau ada kemungkinan bocor,” tuturnya.
Dia pun mengingatkan, dugaan kebocoran data ini bisa berimplikasi lebih luas terhadap kepercayaan masyarakat. Bagja mengkhawatirkan, dalam proses pemilu saat ini bisa menimbulkan isu yang dapat membuat ketidakpercayaan publik.
“Nanti bisa saja ‘digoreng’ ke sana ke sini isunya. Perlu dilihat nanti apakah Sirekap juga bisa dijebol (diretas). Kalau bisa tentu menimbulkan pertanyaan apakah sistem informasi yang dimiliki KPU menjadi bis dijebol?Ini perlu kita jaga bersama. Jangan sampai ada ketidakpercayaan kepada KPU,” ujar Bagja.
Untuk itu, dirinya meminta KPU melakukan respon yang cepat untuk menindaklanjuti sumber kebocoran data pemilih yang kini marak menjadi pemberitaan di media massa.
“Jangan sampai ditunda. Kalau ada masalah akhir, maka akan berdampak terhadap sengketa hasil pemilu. Pemilu ini mahal, jangan sampai membuat banyak pengulangan seperti banyak PSU (pemungutan suara ulang),” tegasnya.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini