bukamata.id – Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti turut menghargai keputusan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang memutuskan tak masuk dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan Bivitri Susanti saat hadir sebagai narasumber dalam Seminar Nasional “Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan Ke Depan” yang digelar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Rabu (8/5/2024).
“Prof Mahfud dan Pak Ganjar, saya menghargai justru karena sudah menyatakan bahwa mereka tidak akan ikut pada pemerintahan yang akan datang,” ucap Bivitri.
Menurutnya, ajang lima tahunan ini selalu membuat pihak-pihak tertentu ribut akan pilihannya, namun setelah pemilu usai seakan-akan dilupakan begitu saja.
Tidak hanya itu, Bivitri juga menyinggung terkait bagi-bagi jabatan yang sudah mulai dilakukan pemerintah mendatang.
“Kita dibuat ribut nih 5 tahun sekali, kita bertengkar, padahal begitu suara kita udah didapat, yang di sebelah sana udah peluk-pelukan, udah bagi-bagi jabatan, sampai mau mengubah kementerian negara, kitanya masih bertengkar,” bebernya.
Dalam kesempatan yang sama, Dosen STHI Jentera itu pun mengungkap terkait isu lama dan isu baru pada Pemilu 2024. Menurutnya, isu-isu lama dalam Pemilu 2024 ini semakin laten dan semakin menguat, bahkan dampak negatif nya semakin terlihat.
Adapun isu lama tersebut, di antaranya yang pertama yaitu ambang batas pencalonan presiden menguatkan elit dan mengurangi kualitas demokrasi. Lalu kedua, tentang dana kampanye dan politik uang yang semakin menggila.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini