bukamata.id – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat akan meningkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melakukan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepala Dinas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM Jabar) Hery Antasari mengatakan kompetensi ini dilakukan secara masif sesuai dengan kebutuhan organisasi dan terintegrasi dengan komponen manajemen dan pegawai ASN hingga instansi pemerintah.
“Mari kita ingatkan kembali. Saya yakin juga sudah kita pahami bersama jika pada Undang Undang yang lama bukan kewajiban tapi saat ini sebaliknya. Paling tidak bantu kami untuk membantu mewujudkan kompetensi ini sesuai dengan kebutuhan kinerja di organisasinya,” jelas Hery di kantor BPSDM Jabar Jl Kolonel Masturi, Cimahi, Selasa (27/2/2024).
Dengan adanya kompetensi tersebut, henry menyebut ada empat tantangan yang harus dilalui. Pertama, mengadvokasi pimpinan untuk membina 46.601 ASN dan 330 ribu yang merupakan wilayah kerja secara tidak langsung di Jabar yang telah diatur dalam PP 12 Tahun 2017
“Jumlah tersebut, 2/3nya merupakan guru dan tenaga kependidikan,” ucap kepala Dinas BPSDM.
“Mari kita mengingatkan kembali sekaligus mengadvokasi pimpinan. Bahwa kewajiban kita juga harus mengembangkan kompetensi ASN di setiap Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Kedua, Henry mengatakan saat ini BPSDM akan memangkas anggaran yang semula Rp166 miliar pada 2016 menjadi Rp74 miliar. Bahkan hanya bisa digunakan sebanyak Rp20 miliar untuk core business dari pengembangan kompetensi.
“Kita paham bahwa ada berbagai prioritas lain yang harus didukung,” ujarnya.
Meskipun demikian, lanjut Hery, pihaknya memiliki beberapa solusi salah satunya mempercepat UPTD menjadi BLUD seperti yang dilakukan Provinsi Bali. Sebab, akan sangat membantu dalam pengembangan kompetensi ASN.
“Ini sedang diproses di Biro Organisasi sejak dua tahun yang lalu sejak kami sampaikan usulannya,” katanya.
Tantangan selanjutnya, terjadinya pergerakan cara belajar ASN seiring dengan disrupsi yang terjadi saat ini seperti milenial, pandemi dan sebagainya. Dan menetapkan ASN berakhlak sebagai kode etik dan perilaku dan wajib diikuti oleh seluruh ASN di Jawa Barat.
Oleh karena itu, BPSDM Jabar telah menyiapkan platform pembelajaran mandiri sejak 2023 yang ditargetkan pada 2024 akan terus ditingkatkan agar lebih maksimal sehingga mampu menjangkaPu seluruh ASN di Jawa Barat.
“Kemudian juga bisa melakukan proses sampai dengan sertifikasi secara online untuk beberapa pelatihan dan pembelajaran,” ujar Henry.
Hery menegaskan dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut BPSDM Jabar sejak 2020 sudah menggulirkan dan mengimplementasikan Corporate University (Corpu) Jabar.
“Proporsinya cukup besar terhadap IPASN ini dengan program tahun Indeks Implementasi Corpu yang terdiri dari learning strategic yakni keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam OPD Kabupaten/Kota dalam proses pembelajaran dengan bentuk learning consult meeting.
“Kegiatan hari ini adalah learning consult meeting yang dipimpin oleh lembaga Gubernur,” ujarnya.
Selain itu, program Learning Can Changes yaitu rangkaian proses dari sejak analisis, desain/perencanaan, Implementasi sampai dengan evaluasi untuk melaksanakan pembelajaran yang aplikatif, relevan, mudah diakses, berdampak tinggi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Begitupun dengan program Learning Technologies yang mendukung saya dukung personal dan infrastruktur Corpu yang memadai.
“Pertemuan hari ini merupakan suatu tahapan dalam memenuhi indeks implementasi Corpu yaitu learning strategic melalui kegiatan learning consulting meeting,” katanya.
“Kami berharap kegiatan ini menghasilkan kebijakan pelatihan strategis yang akan dirumuskan secara detail dalam kegiatan analisis kebutuhan pembelajaran,” lanjutnya.
Adapun, Asda III Setda Pemprov Jabar, Hening Widyatmoko mengatakan Forum Perangkat Daerah merupakan kegiatan rutin tahunan untuk menjaring Informasi, aspirasi dan rencana kerja di tahun selanjutnya.
“Kegiatan ini mengandung makna semuanya yang hadir di sini berkeinginan untuk meningkatkan upaya yang selama ini sudah dilakukan atau sedang dilakukan,” ucap Hening.
Hening menyebutkan pada 2024 sampai 2026 merupakan tahun yang transisi. Pasalnya, seluruh penjabat Gubernur, Bupati dan walikota dalam posisi demisioner, mereka merupakan ASN yang ditugaskan untuk mengisi kekosongan posisi tersebut.
“Karena itu penganggarannya disusun untuk tujuan karena kegiatan harus berjalan maka harus dijalankan,” katanya.
Terlebih, saat ini memasuki tahun politik yang menghabiskan anggaran hingga triliunan. Maka, hal ini tentu saja berdampak pada pembangunan.
“Tapi saya yakin dengan semangat, kita harus melihat masa depan karena 2025 adalah tonggak pertama peran kepala daerah yang baru. Identifikasi segala permasalahan di lapangan dan akan dituntaskan l secara bersama,” jelasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
