bukamata.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat dengan tegas mengeluarkan statement bahwa Refuse-Derived-Fuel (RDF) malah akan menghadirkan masalah baru bagi pemerintah dan masyarakat.
Walhi Jabar menilai Proyek Technology termal ini dipaksakan dijalankan pemerintah dengan dalih agar segera pase out dari energi fosil untuk kebutuhan bahan baku pembakaran di PLTU serta di Industri lainnya.
“Upaya pemerintah untuk mengatasi sampah dengan menghadirkan teknologi termal seperti PLTSa dan PSEL hanya akan menjadi solusi palsu,” tulis Walhi Jabar, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (17/4/2024).
Walhi menyatakan sikapnya selama ini tidak pernah mendukung menyikapi persoalan sampah dengan cara dibakar.
“Pemanfaatan sampah menjadi RDF tidak pernah kami benarkan, cara tersebut tidak ada mekanisme pemisahan pada saat memproses serta memadatkan sampah yang campur menjadi RDF,” ujarnya.
Menurutnya, ketika barang tersebut sudah dipadatkan dan selanjutnya dibakar maka zat berbahaya yang terkandung pada RDF tersebut akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia serta menimbulkan pencemaran yang berdampak semakin buruknya kualitas udara.
Seperti yang diketahui bersama, masalah di Jabar ini selain darurat bencana, saat ini juga masih mengalami darurat sampah yang berkepanjangan.
“Bukti dari ketidak becusan pemerintah selama ini dalam mengatasi sampah salah satunya terus memaksakan rencana pengadaan teknologi PLTSa serta PSEL,” tulisnya.
Hal tersebut tidak mencerminkan mandat Undang-Undang Pengelolaan sampah No.18 tahun 2008 dengan mendorong serta mengelola sampah dari sumber dan minimasi sampah dengan baik.
“Sampah malah dijadikan RDF dan dijadikan bahan baku pembakaran untuk industri, saat ini pemerintah telah mendistribusikan PDF ke beberapa industri salah satunya PLTU serta industri semen, hal tersebut yang kami anggap sebagai solusi palsu serta ketidak seriusannya pemerintah dalam mengatasi sampah,” ungkapnya.
Walhi Jabar bersama aliansi AZWI dalam kurun waktu dua tahun kebelakang telah merekomendasikan sampah food waste agar tidak dibuang ke TPA.
Selain itu, Walhi juga terus mendorong pemerintah agar publik harus mulai membatasi penggunaan kantong plastik.
“Namun rasanya saran serta rekomendasi kami tidak pernah disambut baik, alih-alih tidak ingin capek dan pusing pemerintah malah melakukan penyikap dengan cara menghadirkan teknologi yang tidak ramah lingkungan serta tidak akan menjawab masalah sampa,” ungkapnya.
Padahal, menurut Walhi, pemerintah memiliki peluru yang sangat besar, punya kewenangan serta anggaran namun ternyata hal tersebut tidak cukup mampu dapat mengurai masalah yang sangat serius di Kota Kembang ini.
Tidak heran krisis iklim terus melanda dan bermuara terhadap munculnya berbagai kejadian bencana yang selama kurun 10 tahun kebelakang sudah dirasakan khalayak publik secara luas.
Merespon situasi tersebut Walhi masih tetap memegang keyakinan bahwa sampah dapat diurai mulai dari sumbernya dan dengan cara menerapkan 3R.
Dengan begitu Walhi menyampaikan secara tegas menolak segala bentuk teknologi yang caranya bakar-bakaran beserta melahirkan hutang yang akan menambah beban serta kerugian negara.