“Maka dari itu saya tidak akan keluar dari konteks BIg Data, termasuk data prevalensi stunting ini,” ungkapnya.
Sementara itu, angka prevalensi stunting Kabupaten Bandung tahun 2023 mencapai 29,2 persen hasil Survei Nasional (SSGI,SKI). Hasil Survei Nasonal (SSGI,SKI) Jawa Barat 2023 di angka 21,7 persen. Sedangkan Survei Nasional (SSGI,SKI) Indonesia 2023 menunjukan angka prevalensi 21,5 persen.
“Dalam Rakornas kemarin, Pak Presiden Jokowi menargetkan angka prevalensi stunting harus turun sampai di 14 persen. Maka dari itu ada delapan indikator yang harus dipenuhi agar target penurunan stunting tahun ini bisa berhasil dicapai,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung, Muhammad Hairun menambahkan, Rakor TPPS kali ini sebagai forum pembahasan masalah stunting di Kabupaten Bandung.
Peserta rakor yang hadir ai antaranya para Ketua TPPS dari 31 kecamatan bersama para OPD yang berkaitan dengan program penurunan stunting. Sebab menurut Hairun, semua perangkat terkait penanganan stunting harus bersinergi, termasuk para camat dan kepala desa.
“Angka prevalensi stunting Kabupaten Bandung tahun 2023 mencapai 29,72 persen hasil Survei Nasional (SSGI,SKI). Memang cukup tinggi. Karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah daerah agar kasus stunting ini bisa menurun di tahun 2024,” tandasnya.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini