bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana menerapkan kebijakan baru terkait sistem pembelajaran di sekolah. Ia menegaskan bahwa seluruh materi pelajaran harus diselesaikan di sekolah tanpa membawa pekerjaan rumah (PR).
“Kurikulum nanti akan dirancang agar seluruh pembelajaran selesai di sekolah,” ujar Dedi dalam pertemuan dengan siswa dan perangkat sekolah, Sabtu (15/2/2025).
Hapus PR Demi Efektivitas Belajar
Menurut Dedi, tugas sekolah yang diberikan untuk dikerjakan di rumah justru bertentangan dengan semangat pendidikan.
“Anak-anak tidak boleh pulang ke rumah dengan tumpukan PR. Itu bertentangan dengan spirit pendidikan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pekerjaan rumah (PR) seharusnya merujuk pada kegiatan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, atau menyetrika. Sementara tugas sekolah seharusnya tetap dikerjakan di sekolah.
“Kalau dari sekolah dibawa ke rumah, namanya bukan pekerjaan rumah, tapi pekerjaan sekolah. Jadi, sebaiknya diselesaikan di sekolah agar fokus dan tidak ada penumpukan pelajaran,” lanjut Dedi.
Kurikulum Terlalu Padat, Fokus ke Pendidikan Dasar
Mantan Bupati Purwakarta ini juga mengkritik kurikulum pendidikan di Indonesia yang dianggap terlalu banyak mata pelajaran sehingga siswa sulit memahami materi dengan optimal.
“Kita ini pelajarannya terlalu banyak. Karena kebanyakan, akhirnya satu pun tidak hafal,” kata Dedi.
Ia pun menekankan pentingnya fokus pada pendidikan dasar, terutama dalam kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung).
“Fokus ke pendidikan dasar saja. Kalau SD calistung, ya calistung saja,” tambahnya.
Belajar Tanpa Digital, Latih Otak Kiri
Selain itu, Dedi menegaskan bahwa menulis dan berhitung harus dilakukan secara manual tanpa bantuan perangkat digital. Menurutnya, hal ini penting untuk melatih otak kiri dan meningkatkan kecerdasan anak.
“Tidak boleh pakai HP atau perangkat digital. Kenapa? Agar otak kirinya terlatih,” ujarnya.
Dedi menyatakan akan segera berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk merealisasikan kebijakan ini. Ia berharap, perubahan ini dapat meningkatkan efektivitas sistem pendidikan di Jawa Barat dan membentuk generasi yang lebih fokus serta mandiri.