bukamata.id – Harga beras di Jawa Barat kini sudah berhasil dikendalikan. Terkoreksinya harga beras di Jabar tak lain disebabkan adanya bantuan pangan yang digulirkan serta Gelar Pangan Murah (GPM) yang digelorakan.
Berdasarkan pantauan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar, harga beras tampak mulai stabil. Hingga akhir pekan ketiga September, harga rata-rata beras mencapai Rp 11.483 per kilogram.
Hanya saja hal tersebut belum seluruhnya merata di Jabar. Kenaikan beras masih terjadi di 3 daerah yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.
Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengemukakan, harga beras berangsur-angsur bisa dikendalikan sejak bantuan pangan digulirkan. Meskipun Bey mengakui belum sepenuhnya menekan kembali ke harga normal.
Salah satu bukti yang ditunjukan Bey adalah dampak bantuan cadangan pangan (BCP) di Jabar dari Bapanas yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bogor awal September lalu sudah terlihat. Walaupun penyalurannya saat ini baru sebesar 54 persen untuk 4.149.374 keluarga penerima manfaat.
“Sampai 24 September bantuan cadangan pangan sudah mencapai 54 persen, ada tiga daerah bahkan sudah mencapai 100 yakni Kota Banjar, Kota Cirebon dan Kota Sukabumi,” kata Bey, Senin (25/9/2023).
Menurut Bey, penyaluran BCP untuk sejumlah daerah tengah dikebut oleh Pemprov Jabar, Bulog dan PT Pos Indonesia. Hal itu agar penyalurannya tuntas sebelum 30 September mendatang.
“Kita akselerasi, mudah-mudahan sebelum 30 September sudah mencapai 100 persen di seluruh daerah sehingga harga beras bisa dikendalikan,” ujar Bey.
Sementara itu, DKPP Jabar saat ini tengah mengajukan anggaran tambahan untuk GPM di APBD Perubahan 2023. GPM dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan pangan akibat dampak dari El Nino dan juga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.
“GPM juga bisa turut menekan kenaikan harga beras sekaligus membantu daya beli warga. GPM rencananya akan digenjot hingga akhir Desember 2023,” kata Kepala DKPP Jabar Moh. Arifin Soedjayana.
“(Anggaran) Gelar Pangan Murah yang sudah itu sekitar Rp1,2 miliar, kemudian kita usulkan di APBD Perubahan Rp1,8 miliar, ini untuk antisipasi El Nino,” lanjutnya.
Dari APBN, APBD 2023 hingga Bank Indonesia program GPM disiapkan sebanyak 87 kali. Sejauh ini DKPP Jabar sudah menggelar sebanyak 62 kali di sejumlah titik.
“GPM itu selalu ada setiap bulan, tapi untuk antisipasi kita akan lakukan lagi,” bebernya.
Menurutnya, pada 2023 sudah dilaksanakan sebanyak 87 kali GPM dikhususkan pada wilayah dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) tinggi dan daya beli rendah.
Selain GPM, DKPP Jabar juga memiliki program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Arifin menuturkan stok CPPD pada per Agustus 2023 sebesar 1.399,138 Ton serta rencana pembelian tambahan CPPD tahun 2023 sebanyak 762 Ton.
“Kami mengajukan Rp105 juta di APBD Perubahan,” ungkapnya.
Plh. Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmadja dalam paparan rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jabar menuturkan, dalam rencana pengendalian inflasi September-Desember 2023 GPM Provinsi akan digelar sebanyak 32 Kali dan Kabupaten/Kota 101 Kali.
Pihaknya juga akan terus melakukan emantauan harga di pasar pembentuk harga dan distributor pangan di 27 Kabupaten/Kota.
Di sisi lain guna memenuhi ketersediaan pangan dilakukan sejumlah upaya lewat Penyaluran Bantuan Beras sebanyak 10 Kg untuk 4,1 Juta KPM; Penyaluran Bantuan Pangan untuk 410.691 Keluarga Rawan Stunting (KRS) dan Penambahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 600 Ton.