“KPU provinsi Jawa Barat dapat dianggap tidak cepat tanggap, atau istilah dalam governance itu, tidak ‘Agile’. Padahal pemerintahan Jokowi selama 2 periode selalu menggaungkan Agile governance, dalam setiap pekerjaan-program ataupun kinerja organisasi pemerintah,” ujar Khaerul.
Lanjut, kata Khaerul, KPU Jabar dan para komisioner nya perlu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai hal, terlebih dilapangan ada informasi KPU Jabar terkesan tidak on time pada beberapa agenda.
“Jadi jangan lagi alasannya karena ada salah satu kota yang belum terekap, kalau memang ada masalah harusnya sudah diantisipasi dan dipercepat penyelesaiannya, jangan di tunda-tunda,” lanjutnya.
Khaerul menyayangkan adanya keterlambatan tersebut, padahal KPU Jabar notabene nya, memiliki akses ke pusat pemerintahan dan akses informasi lebih cepat.
Untuk itu, Khaerul pun mengimbau agar KPU Jabar dievaluasi secara menyeluruh, karena kedepannya masih ada agenda penting, yakni Pilkada serentak pada November mendatang.
“Karna keterlambatan tersebut, KPU Jabar perlu di evaluasi kinerja nya secara menyeluruh, agar kedepan ada perbaikan. Terlebih tahun ini masih ada agenda penting lainnya, yaitu Pemilihan Kepala Daerah,” tandasnya.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini