bukamata.id – Kasus pemecatan mantan Kepala Sekolah SMKN 5 Bandung, Dini Yuningsih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat atas tindakan pungli dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 belum berakhir.
Padahal, Dini Yuningsih telah memenangkan gugatan sebanyak dua kali di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera (PTTUN) Jakarta.
Tak terima dengan kekalahan tersebut, Pemprov Jabar memastikan bakal mengajukan kasasi atas hasil keputusan PTUN Bandung yang memenangkan gugatan Dini Yuningsih.
Kepala BKD Jabar, Sumasna memastikan, perkara yang ditangani oleh tim disiplin yang terdiri dari Inspektorat, BKD dan Biro Hukum ini akan melayangkan langkah hukum lanjutan atas perkara tersebut.
“Kalau untuk perkara ini, kami akan lanjutkan ke kasasi. Kami masih memiliki bukti,” ucap Sumasna, Rabu (26/6/2024).
Sumasna mengatakan, dalam kasus ini gugatan dilayangkan untuk mekanisme pemecatan yang dilakukan Pemprov Jabar bukan pada substansi yang terjadi. Sehingga, Pemprov Jabar akan kembali mengajukan kasasi Mahkamah Agung.
“Pemprov pastikan akan mengajukan kasasi karena harus menindaklanjuti itu,” tandasnya.
Sebelumnya, mantan Kepala Sekolah SMKN 5 Bandung, Dini Yuningsih menang gugatan Tata Usaha Negara (TUN) atas perkara pemberhentian jabatan mengenai dugaan tindakan pungutan liar atau pungli dalam tahapan PPDB 2022.
Kasus ini bermula dari Tim Saber Pungli melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Dini Yuningsih selaku Kepsek SMKN 5 Bandung atas dugaan pungli yang berkaitan dengan tahapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada beberapa waktu lalu.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini