bukamata.id – Perempuan yang tengah maju mengikuti Pileg 2024 dengan Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bandung peluangnya terbuka lebar. Sebab jumlah hak pilih perempuan di Kota Kembang sangat besar.
Besarnya peluang perempuan menduduki DPRD Kota Bandung itu disampaikan Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna. Sekda Kota Bandung ini yakin akan terjadi peningkatan jumlah perempuan yang bisa mengisi kursi anggota dewan.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, jumlah warga perempuan yang memiliki hak pilih ada 50,53 persen.
“Mudah-mudahan dengan peluang itu, jumlah kursi untuk kaum perempuan yang akan dipilih oleh para pemilih di Kota Bandung ini akan sangat prospektif,” ungkap Ema, Jumat (18/8/2023).
Meski begitu, kata Ema, di Kota Bandung terjadi lompatan yang luar biasa. Dulu hanya ada dua kursi di DPRD Kota Bandung yang diisi oleh perempuan.
“Kalau sekarang sudah 18 persen atau 9 perempuan. Tapi ini masih ada kekurangan 12 persen,” ucap Ema.
Sementara itu, Ketua DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Bandung, Rieke Suryaningsih mengatakan, keterwakilan dan partisipasi politik perempuan merupakan pondasi penting dalam masyarakat yang inklusif serta berkeadilan.
“Jumlah perempuan dalam legislatif terus memperlihatkan laju kuantitas yang semakin baik. Dari total 575 anggota DPR RI periode tahun 2019-2024, sebanyak 20,52 persen atau sebanyak 118 orang adalah kursi yang ditempati oleh perempuan,” jelas Rieke.
Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan dua periode pemilu sebelumnya yang tidak lebih dari 18 persen dari total kursi.
Walau demikian, bagi Rieke, masih banyak kebijakan yang jauh dari perspektif perempuan. Seperti rancangan undang-undang pekerja rumah tangga yang belum kunjung disahkan atau peraturan turunan undang-undang pencegahan kekerasan seksual.
“Seorang profesor bidang bisnis dan kepemimpinan dari Universitas Amerika Serikat juga menyebutkan, pentingnya keterwakilan perempuan dalam sebuah organisasi. Ketika jumlah perempuan dalam sebuah organisasi kurang dari 15 persen, ada kecenderungan mereka akan menghindari penanganan isu gender,” akunya.