Dukungan yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Teppy Wawan Dharmawan. Dia memandang, para karyawan yang tergabung dalam federasi ini bisa menyelesaikan masalah dengan bersama-sama.
“Ini adalah hal yang luar biasa dan saya tadi lihat lumayan menjadi kejutan buat saya. Ternyata 14 BPD dari daerahnya bergabung berada di sini dan mereka menyatukan ini dalam bentuk federasi,” ucap Teppy.
Teppy mengatakan, pemerintah memiliki fungsi untuk membangkitkan kesadaran, salah satu wujud demokratisasi dalam dunia usaha dengan memerlukan peran-peran serikat pekerja.
“Ini merupakan wujud demokratisasi, mudah-mudahan ini menjadi sebuah harapan yang diberikan kepada pekerja untuk bagaimana menjadi sebuah produktivitas, wujud fisik yang kita lihat,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal, kata Teppy, pihaknya pun akan membantu melaporkan hasil munas Federasi SP BPD ini kepada kementerian terkait.
“Karena ini serikatnya nasional, tentu saya akan laporkan ke kementerian, karena memang mereka kita arahkan juga untuk melihat nasional. Jadi nanti akan kami sampaikan nanti hasil munas ini, karena nanti akan ada pembinaan-pembinaan. Pengampuannya sudah langsung di pusat, karena keanggotaannya sudah seluruh Indonesia,” terangnya.
Terkait pembinaa, Teppy mengatakan nantinya para karyawan akan mendapatkan pelatihan-pelatihan tugas perserikatan terkait tentang norma serta K3 (Keselamatan dan Kesehatan Karyawan).
“Kalau saja jumlahnya cukup, itu bisa dilibatkan dalam sisi langsung ke arah kebijakan di Lembaga Dewan Pengupahan Nasional misalnya kalau jumlah keanggotaannya memenuhi,” ujarnya.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini