bukamata.id – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang kegiatan study tour di wilayahnya menuai kontroversi. Para pelaku usaha di sektor transportasi dan pariwisata memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Ketua Ikatan Perusahaan Bus Oto Bandung (IPOBA) Jawa Barat, Cipto Prasodjo, mengungkapkan bahwa larangan tersebut akan memberikan dampak besar terhadap industri otobus yang selama ini bergantung pada kegiatan study tour pelajar.
“Jika study tour dilarang, perusahaan bus harus mengurangi jumlah armada, yang otomatis berdampak pada pengurangan sopir dan kondektur. Akibatnya, banyak keluarga yang kehilangan mata pencaharian,” ujar Cipto, Sabtu (15/3/2025).
Dampak Besar ke Industri Pariwisata
Tak hanya perusahaan otobus, larangan ini juga dinilai akan memukul sektor lain seperti hotel, restoran, tempat wisata, hingga UMKM yang menggantungkan pendapatan dari kunjungan rombongan pelajar.
Ketua panitia diskusi, Abung Hendrayana, menyebut bahwa 60-80 persen konsumen agen travel di Jawa Barat berasal dari kegiatan study tour. Jika kebijakan ini diterapkan, banyak pengusaha kecil yang terancam gulung tikar, dan angka pengangguran diprediksi melonjak drastis.
“Kalau study tour benar-benar dilarang, ini bisa menjadi ‘Covid kedua’ bagi kami. Jika pandemi Covid-19 berdampak selama dua tahun, maka larangan ini bisa membuat kami mengalami krisis selama lima tahun ke depan,” kata Abung.
Rencana Audiensi dan Potensi Aksi Protes
Para pelaku industri pariwisata yang hadir dalam forum diskusi sepakat untuk menolak kebijakan ini. Mereka berencana mengajukan audiensi dengan pemerintah provinsi guna mencari solusi terbaik.
Namun, jika dialog dengan pemerintah tidak membuahkan hasil, mereka tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi protes untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Dengan besarnya dampak ekonomi yang ditimbulkan, kebijakan ini kini menjadi sorotan berbagai pihak, baik dari dunia usaha maupun masyarakat luas.