Menurutnya, aspek Geopolitik Global belum akan berhenti di tahun 2024-2025. Kehati-hatian dengan terpilihnya Presiden Trump karena ekspor Jabar ke AS cukup dominan.
Ferry juga mencermati isu akan under capacity pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dan PDRB Jabar harus diwaspadai di tahun 2025.
“Dalam dua tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jabar selalu di bawah nasional, sebuah peringatan bagi kita di Jabar. Salah satu sebabnya karena beberapa pabrik tekstil tutup atau pindah. Nah, harus dicari komponen pengganti atas masalah ini agar pertumbuhan ekonomi Jabar masih bisa positif,” bebernya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi II DPRD Jabar, Sri Dewi mengatakan, isu ekonomi saat ini cukup berat. Selain target pertumbuhan ekonomi 8 persen, rencana pemerintah menaikan PPN 12 persen dan UMR sebesar 6,5 persen cukup mengejutkan bagi kalangan pengusaha.
“Dalam waktu dekat kami akan beraudiensi dengan pengusaha terkait ini. Agar industry bisa tetap bertahan di Jabar dan tidak pindah. Harus dicari jalan keluarnya,” ucap Dewi.
Dewi mengatakan, pemeritahan baru harus lebih ngotot lagi dalam memafaatkan infrastruktur Jabar khususnya di Kawasan Rebana, Kertajati dan Pelabuhan Patimban.
“Gubernur terpilih diharapkan kebijakan-kebijakannya melanjutkan yang baik untuk mendorong terus pertumbuhan ekonomi, bukan membuat kebijakan coba- coba,” ungkapnya.
Menurutnya, permasalahan yang menjadi PR besar adalah masih sulitnya mengurus perijinan berusaha di Jabar. Termasuk izin bagi investor bidang pariwisata, yang digadang-gadang bakal menjadi potensi pendorong pertumbuhan eknomi di Jabar.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini