“Perkembangan teknologi yang dapat memudahkan proses penilaian di saat yang sama menghadirkan tantangan terkait keamanan data, ketepatan analisis dan transparansi,” jelasnya.
Dikatakan Erawati, globalisasi menyebabkan peningkatan standar dan ekspektasi dari regulator, masyarakat dan pemangku kepentingan, menuntut adaptasi yang responsif dari penilai.
“Kami berharap agar MAPPI dapat terus berkolaborasi dengan pemerintah, otoritas, sektor industri dan sinergi dengan dunia pendidikan,” katanya
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Dr Indra Maha mewakili Pj. Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam sambutannya menyampaikan bahwa Jawa Barat dengan potensinya yang sangat besar membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk profesi penilai dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi yang kuat dan stabil.
“Hasil penilaian yang final dan mengikat mengharuskan proses penilaian dilakukan secara profesional dan akuntabel, sehingga menumbuhkan kepercayaan bagi seluruh pemangku kepentingan. MUSDA diharapkan menjadi wadah untuk bertukar fikiran, meningkatkan kompetensi anggota dan ada inovasi, sehingga anggotanya bisa makin maju, profesional, serta MAPPI DPD Jawa Barat menjadi organisasi yang makin kuat dan bermanfaat,” katanya.
Masih di tempat yang sama, Ketua Pelaksana Musda VI MAPPI Jabar, Budi Syarif Hidayatullah mengatakan, acara ini digelar selama dua hari berturut-turut secara online dan offline.
Selain menggelar webinar tentang aspek permasalahan hukum yang ada di penilaian, musda juga beragendakan pemilihan calon ketua MAPPI DPD Jabar yang digelar secara offline.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini