bukamata.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Setpres, Bey Triadi Machmudin menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Siapa sangka harta kekayaan penerus Ridwan Kamil itu naik drastis pada 2022 dari tahun sebelumnya.
Kekayaan Bey Machmudin naik drastis saat menduduki jabatan tersebut. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK pada 2022, harta kekayaan Bey mencapai Rp9,4 miliar.
Penyumbang terbesar harta kekayaan Bey berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp5,6 miliar yang tersebar di Kota Bogor, Tangerang Selatan, Kota Bandung. Untuk alat transportasi dan mesin, mencapai Rp563 juta.
Kemudian, harta bergerak lainnya mencapai Rp135 juta. Lalu untuk harta dalam bentuk kas dan setara kas milik orang dekat Jokowi ini mencapai Rp4,2 miliar. Namun dia memiliki hutang sebesar Rp1 miliar.
Jika dirunut, kekayaan Bey mengalami peningkatan selama lima tahun kebelakang. Pada 2018 Bey hanya memiliki harta kekayaan Rp2,4 miliar. Kemudian pada 2019 harta kekayaannya mencapai Rp3,1 miliar.
Selanjutnya pada 2020 harta Bey semakin meningkat hingga Rp4,6 miliar. 2021 Bey memiliki harta kekayaan Rp4 miliar, dan terakhir pada 2022 harta kekayaannya meningkat drastis menjadi Rp9,4 miliar.
Pada 2018 Bey hanya memiliki tanah dan bangunan senilai Rp1,6 miliar. Nominal kendaraan juga hanya Rp250 juta. Harta bergerak lainnya senilai Rp41 juta. Kas dan setara kas juga mencapai Rp604 juta. Sedangkan harta lainnya hanya Rp2,5 miliar.
Seperti diketahui, Bey baru akan bertugas di Gedung Sate pada 5 September 2023. Dia kini masih bertugas sebagai pegawai di Kementerian Sekertariat Negara.
Keputusan presiden terkait Bey menjadi Pj Gubernur Jabar disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.
“Iya, Pak Bey (Pj Gubernur Jawa Barat), kemarin diputuskan, Presiden memimpin langsung,” ujar Ali Mochtar, Jumat (31/8/2023).
Sosok Bey Triadi ini adalah pejabat di ring satu Presiden Jokowi. Dia juga satu almamater dengan Ridwan Kamil yaitu ITB.
Bey diusulkan oleh DPRD Jawa Barat bersama dua nama lainnya yaitu; Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Prof Asep N Mulyana, serta Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Unpad, Prof Keri Lestari.