Azwar mengatakan, bahwa kritikan yang disampaikannya kepada Pemkot Cimahi itu merupakan suatu proses kontrol sosial yang dimana itu semua dijamin oleh UU sebagai lembaga swadaya masyarakat.
“Organisasi saya LSM dari GBR kan, dan udah salah satu fungsinya menjadi kontrol sosial, hal tersebut sudah saya lakukan untuk menjaga pemerintahan Kota Cimahi tetap amanah terhadap penggunaan APBD dengan berpedoman pada prinsip transparan akuntabel dan partisipatif,” bebernya.
Oleh karena itu, Azwar merasa miris apabila suara dan aspirasinya itu ditanggapi dengan sinisme hingga memojokan organisasinya itu.
“Jadi sangat miris saya kira bila kami menyuarakan aspirasi tapi ditanggapi dengan sinisme dengan menyamakan atau mengungkit istilah geng motor yang mana itu sangat tendensius terhadap kami seakan ingin memojokan organisasi kami dengan sejarah masa lalu kami,” katanya.
Selain itu, Azwar pun merasa kritikan yang disampaikannya itu merupakan hal yang wajar dimana tiga Wali Kota Cimahi sebelumnya terjerat kasus korupsi.
“Jadi kalo saya mengkritik APBD juga ya suatu hal yang wajar, karena Cimahi itu kan mempunyai tiga wali kota narapidana koruptor, dan selaku menjabat di lingkungan Cimahi, mungkin aja Pak Ahmad ini pernah menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa tersebut,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Azwar juga mengkritisi sikap Disbudparpora yang menurutnya belum memberikan perhatian serius kepada organisasi kepemudaan di Kota Cimahi.
Bahkan, kata Azwar, organisasinya pun belum pernah mendapatkan perhatian dari Pemkot Cimahi khususnya Disbudparpora yang bergerak di bidang kepemudaan.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini