bukamata.id – Saat ini sejumlah daerah di Indonesia tengah memanas setelah Baleg DPR RI merevisi Undang-Undang Pilkada.
Akibat adanya langkah-langkah dari DPR RI tersebut, sejumlah elemen masyarakat sipil, buruh, hingga mahasiswa menggelar demonstrasi menolak pengesahan revisi UU Pilkada.
Termasuk Civitas Akademika Departemen Ilmu Politik FISIP Unpad yang mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi politik dan demokrasi yang terjadi dan berkembang saat ini.
“Perkembangan situasi politik Indonesia terutama sejak menjelang Pemilu 2024 hingga hari ini telah menunjukkan pertarungan kuasa elitis yang melemahkan demokrasi,” isi dari pernyataan sikap Civitas Akademika Departemen Ilmu Politik FISIP Unpad, dikutip Kamis (22/8/2024).
Menurutnya, rule of law yang seharusnya menjadi pilar demokrasi justru menjadi arena yang diperebutkan untuk melegitimasi hasrat berkuasa yang tidak sejalan dengan kepentingan publik.
Terbitnya regulasi terkait penyelenggaraan Pilkada 2024 yang saling bertentangan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga mengusik rasa keadilan publik.
“Kami prihatin dengan pembangkangan konstitusi yang dipertontonkan oleh sebagian elit di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan melakukan proses perubahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengabaikan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024 yang bersifat final dan mengikat,” paparnya.
Padahal, katanya, sikap kenegarawan sangat dibutuhkan saat ini dari para wakil rakyat untuk teguh menjaga konstitusi dan demokrasi yang diperjuangkan oleh para pendiri negara ini.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini