“Sebagai ibu kota provinsi, kami siap berkolaborasi dan mendukung kebijakan strategis demi kebaikan bersama,” ujarnya.
Koswara juga menekankan pentingnya pengelolaan Kawasan Bandung Utara (KBU). Pemkot Bandung telah melakukan penghijauan dan meminta agar izin pembangunan di kawasan tersebut ditahan sementara.
“Kita harus bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Kesadaran akan pentingnya KBU harus ditekankan, bukan hanya soal penghijauan, tetapi juga pemanfaatan ruang,” ungkap Koswara.
Selain itu, Koswara menggarisbawahi pentingnya reformasi transportasi di Kota Bandung untuk mengakomodasi perkembangan metropolitan, dengan fokus menggantikan kendaraan pribadi dengan angkutan massal.
“Ini memerlukan dukungan pemerintah provinsi dan pusat, terutama untuk mempercepat implementasi BRT. Kami juga mendorong adanya perjanjian kerja sama terkait pembiayaan operasional dan subsidi,” jelasnya.
Koswara juga menyebutkan tantangan Pemkot Bandung dalam penyediaan air bersih dan penanganan banjir, khususnya di kawasan perbatasan. Namun, dalam pengelolaan sampah, Pemkot Bandung telah menunjukkan kemajuan signifikan, dengan pengurangan ritase sampah dari 170 menjadi 138 rit per hari. Program RW Kawasan Bebas Sampah (KBS) juga berkembang pesat, dengan jumlah RW KBS meningkat dari 283 menjadi lebih dari 400 RW.
“Penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab Pemkot Bandung, tetapi seluruh kawasan Bandung Raya. Kami juga menargetkan untuk mengurangi sampah residu di masa depan,” tambah Koswara.
Dalam hal permukiman, Pemkot Bandung telah melakukan relokasi masyarakat dari kolong jembatan Pasupati ke Rusun Rancaekek, untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus mengurangi permukiman kumuh.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini