bukamata.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menggunakan teknologi rantai blok atau blockchain. Teknologi ini akan diperluas penerapannya ke sektor layanan publik.
Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengungkapkan, pihaknya menginisasi penerapan blockhain agar pemerintah kabupaten/kota kembali percaya dalam penggunaan teknologi.
Di mana, Bey mendorong agar pemerintah kabupaten/kota bisa beradaptasi dengan penerapan teknologi yang mengedepankan keamanan data dan jaringan, sekaligus mendukung keterbukaan.
“Tujuannya adalah mendukung keterbukaan, meningkatkan kualitas layanan publik, menyederhanakan perizinan, dan memungkinkan pemantauan secara real-time,” jelasnya usai membuka Local Government Blockchain Forum & Festival 2024, Rabu (6/11/2024).
Ditegaskan Bey, pihaknya ingin mensosialisasikan jika Jawa Barat tidak boleh tertinggal dengan adanya blockhain ini.
“Kami berharap, dengan acara ini, pemerintah daerah dapat lebih paham, lebih percaya diri, dan lebih efisien dalam menjalankan pemerintahan. Dari sisi publik, masyarakat akan lebih mudah memantau,” katanya.
Bey menilai penerapan blockchain bisa mengantisipasi adanya peretasan dan kekhawatiran publik terkait keamanan data. Menurutnya sistem ini bisa mendeteksi jika ada pelanggaran keamanan data yang terjadi.
“Jika ada perubahan atau hal-hal lainnya, akan terpantau karena terdapat notifikasi,” imbuhnya.
“Saya juga sampaikan kepada narasumber agar blockchain dijelaskan dari dasar terlebih dahulu, karena meskipun teknologi ini sudah lama ada, bagi kita masih terbilang baru. Yang penting, para bupati dan wali kota memahami logika berpikirnya,” tandasnya.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini