Sementara itu, adapula sebanyak 104.815 tenaga non ASN yang sudah terdata di sistem database BKN, status konfirmasi jabatan tampungnya ditolak oleh oleh instansi yang didaftar, dengan alasan sudah meninggal dunia, memasuki batas usia pensiun, maupun tercatat sudah terdaftar sebagai ASN.
“Juga ada 12.506 belum dilakukan rekonfirmasi oleh instansi seperti di Papua Barat, Deli Serdang, Jayawijaya, Merauke, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Biak Numfor, Tolikara dan Nduga,” ungkapnya.
Atas dasar berbagai data itu, pemerintah melalui BKN dan Kementerian PANRB kata dia telah merumuskan berbagai kebijakan dan pendampingan kepada instansi di daerah untuk segera menuntaskan data-data tenaga honorer yang belum terserap.
“Jadi teman-teman di Kepala BKD atau nama lainnya dua hari ini full kalau memang harus enggak tidur, enggak tidur. Kita jagain teman-teman kita yang sedang daftar atau yang sudah daftar, kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan bisa tersampaikan ke rekan-rekan yang sedang proses seleksi 2024 ini dan di tahap II ini bisa kita selesaikan semua,” tegas Zudan.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini