“Bahwa jangan mudah untuk terjebak mengikuti tawaran bekerja ke luar negeri, tanpa memastikan bahwa mereka bekerja secara positif,” tambahnya.
Netty juga mendorong agar pemerintah bisa membuat semacam pengumuman terkait perusahaan penyalur tenaga kerja luar negeri.
“Saya mendorong pada pemerintah melalui kementerian baru, agar ada semacam pengumuman. Mana perusahaan yang memang memiliki kredit ya, memiliki klasifikasi baik dalam urusan penempatan pekerjaan migran,” ungkapnya.
Selain itu, dalam pencegahan TPPO ini, Netty menyinggung fasilitas yang ada di Balai Latihan Kerja (BLK). Sarana dan prasarana di BLK dinilai terlalu jadul.
“Saya singgung juga tadi bahwa BLK kita kan alat-alatnya, mesin-mesin prototype-nya itu kan, mesin prasejarah ya,” katanya.
Seharusnya, kata Netty, BLK tak hanya sebagai tempat pelatihan saja, namun juga ikut serta dalam penyaluran tenaga kerja ke perusahan-perusahaan resmi.
Nantinya, masyarakat yang sudah lulus dari BLK bisa disalurkan ke perusahaan sesuai dengan keahliannya.
“Kemudian memberi sinyal kepada dunia usaha dan dunia industri bahwa lulusan BLK ini layak kok untuk direkrut. Itu yang juga tantangan kita,” tandasnya.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini