bukamata.id – Dua nama mengemuka menjadi calon Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung. Satu di antaranya adalah Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna.
Sejumlah fraksi di DPRD Kota Bandung mengusulkan nama Ema Sumarna menjadi calon Pj Wali Kota. Sebab masa jabatan Wali Kota Bandung habis pada 20 September 2023.
Beberapa waktu ke belakang, Ema mendapatkan tugas berat dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ema ditugaskan sebagai Plh Wali Kota Bandung usai Yana Mulyana ditangkap KPK terkait kasus suap.
Surat dari Gubernur Jabar bernomor 16/KPG.07/Pemotda yang dibuat pada 16 April 2023. Kekosongan yang diisi Ema itu sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Sebagaimana diketahui, Ema adalah pria kelahiran Sumedang, 7 Desember 1966.
Sebelum mengemban jabatan Sekda Kota Bandung, Ema adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah mengabdi pada banyak jabatan birokrasi di Kota Bandung.
Ema pernah menjabat sebagai Lurah, Camat, Kepala Bagian di beberapa unit kerja, Kepala Dinas dan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Bandung.
Selain itu, Ema juga tercatat pernah meraih penghargaan yang diadakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Lalu penghargaan lainnya yaitu Satyalancana karya satya 20 tahun serta Satyalancana karya satya 30 tahun. Penghargaan tersebut didapat atas dedikasinya mengabdi sebagai abdi negara.
Kemudian, Ema pun mendapatkan penghargaan sebagai Sekretaris Daerah Terbaik dalam Digital Leadership Government Awards (DLGA) 2022.
Inilah profil lengkap dari Ema yang diusulkan jadi Pj Wali Kota Bandung:
Riwayat Pendidikan
1. SMA Sumedang
2. D3 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN)
3. S1 Universitas Langlangbuana
4. S2 Universitas Padjadjaran
5. S3 Universitas Padjadjaran
Rekam jejak
1. Sekretaris Lurah (1991)
2. Lurah Ciumbuleuit (1995)
3. Ajudan Gubernur (1996)
4. Sekretaris Pribadi Gubernur (1999)
5. Camat Cibeunying Kidul (2001)
6. Kepala Bagian TU (2003)
7. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah (2004)
8. Kepala Bagian Ekonomi (2005)
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2010)
10. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (2011)
11. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (2014)
12. Kepala Dinas Pelayanan Pajak (2016)
13. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (2017).