“Saya rasa itu bukan beban buat pemerintah, tapi tantangan bagaimana meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat,” imbuhnya.
Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya turut mengapresiasi peresmian MPP Majalengka.
“Ini adalah wujud bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka orientasi pelayanannya sudah baik,” ucap Dadan.
Dadan mengungkap bahwa orientasi pelayanan publik terbagi dalam dua orientasi, yakni market orinted dan citizen oriented. Menurutnya, pelayanan publik yang diterapkan di MPP Majalengka telah memadukan dua orientasi tersebut.
“Jadi berorientasi terhadap keinginan market, juga terhadap hak-hak warga negara. Misalkan pada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang melayani izin usaha, ternyata di dinas ini juga ada perizinan yang digratiskan untuk UMKM. Ini keberpihakan dari pemerintah,” bebernya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi menyebut, terdapat sekitar 40 jenis pelayanan publik di MPP Kabupaten Majalengka.
Seluruh pelayanan publik itu tersedia di 14 gerai MPP yang dibuka sejumlah OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Majalengka hingga instansi vertikal dari mulai Kantor Imigrasi, BPN, Kemenag, dan lainnya.
“Di dalam (MPP) itu ada 14 loket pelayanan dan 40 jenis layanan, yakni empat jenis layanan dari instansi vertikal, dan sisanya 36 layanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” tandasnya.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini