Pemkab Bandung juga menggulirkan program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi sejumlah unsur di kalangan masyarakat. Mulai dari unsur pemerintahan desa, RW, RT, Linmas, PKK, para petani, dan unsur lainnya yang mendapatkan layanan BPJS itu melalui kebijakan orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut.
“Masih ingat pada Pemilu 2019 lalu, banyak petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sakit dan banyak yang meninggal dunia,” ujarnya.
Atas dasar pengalaman tersebut, Dadang melalui kebijakannya menggulirkan program BPJS Ketenagakerjaan, di antaranya untuk petugas KPPS dan unsur lainnya.
“Pada Pemilu 14 Februari 2024 ini, sebelum dan setelah hari H sudah ada 17 orang petugas KPPS dan Bawaslu 3 orang yang meninggal dunia sehingga berjumlah 20 orang. Ahli warisnya mendapatkan santunan jaminan kematian sebesar Rp42.000.000 setiap orangnya. Itulah manfaatnya BPJS Ketenagakerjaan. Pada Pemilu 2024 ini, sebanyak 113.447 petugas KPPS Kabupaten Bandung dan mereka mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan,” bebernya.
Melalui program BPJS Ketenagakerjaan itu, kata Dadang, masyarakat sangat terbantu dan merasakan manfaatnya.
“Bisa dirasakan manfaatnya oleh para penerima manfaat,” ujarnya.
Dadang menyebutkan, di Kabupaten Bandung masih terdapat seluas 16.915,90 hektare lahan pertanian padi, dan 1.219 kelompok tani.
“Pemkab Bandung memberikan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan untuk 87.781 petani di Kabupaten Bandung. Supaya kegiatan pertanian bisa tetap berjalan,” imbuhnya.
Dadang pun sudah menggulirkan anggaran hibah sebesar Rp25 miliar untuk program kartu tani SIBEDAS dengan sasaran 50.000 petani. Masing-masing petani menerima bantuan Rp500.000, dalam bentuk subsidi pupuk atau prasarana sarana pertanian dalam upaya meningkatkan produksi pertanian.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini