“Sekarang ada jeda kita manfaatkan jeda itu untuk melakukan evaluasi. PIPPK ini sudah efektif atau tidak nanti kita pilah, apa yang efektif apa yang belum. Kalau 2025 belum ada (anggaran) karena proses KUAPPAS sudah bergulir dan belum ada peran wali kota karena masih dalam tahapan kontestasi Pilwalkot, berarti tahun 2025 akan kita manfaatkan untuk evaluasi,” bebernya.
Arfi memastikan, program PIPPK bisa kembali digulirkan pada tahun 2026 mendatang dan dana yang bakal diberikan pun wajib untuk ditambah besarannya.
“Kalau nanti dilaksanakna lagi tahun 2025 atau 2026, maka nilainya harus disesuaikan karena semangatnya PIPPK harus disempurnakan. Tapi belum bisa dipastikan nilainya. Secara logika dengan inflasi selama 10 tahun terakhir harusnya naik,” ungkapnya.
Selain itu, berdasarkan saran dari Ketua Forum RW, pemberian dana PIPPK juga perlu disesuaikan karena ada banyak RT RW di beberapa kecamatan yang ragu dalam menggunakan dana PIPPK yang diberikan Pemkot Bandung.
“Penyempurnaan PIPPK perlu dilakukan dalam mekanismenya. Ada masukan perlu adanya pendampingan misalnya prosedur dari sisi hukum, karena kita ingin melayani warga dan kita juga tidak ingin dalam proses melayani itu malah ada masalah hukum. Dari 1.596 RW ini ada yang sudah sangat paham dan siap, tapi ada juga yang perlu didampingi,” tuturnya.
Arfi mengatakan, selain mendapatkan gagasan dan ide dari masyarakat, dalam pertemuan malam ini dirinya sangat bersyukur mendapatkan dukungan moral dari Forum RW Kota Bandung.
“Mudah mudahan semangat kebersamaan untuk membangun kota ini bisa menyebar dan nanti bisa berbuah menjadi kepercayaan warga dalam kontestasi politik Pilwalkot 2024,” ucapnya.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini