bukamata.id – Buntut enam izin kampanye dicabut tiba-tiba, capres nomor urut satu Anies Baswedan meminta pemerintah pusat untuk tegas.
Anies Baswedan meminta pemerintah untuk menegur semua pihak yang membatasi kegiatan kampanye Pilpres 2024.
Hal itu diungkap Anies usai mengikuti acara pertemuan Tokoh Tuban dan Bojonegoro di Pondok Pesantren Bahrul Huda, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat (29/12/2023).
“Kami harus minta ketegasan dari pemerintah pusat untuk menegur semua yang membatasi kegiatan berupa kampanye. Bukan kami yang memprotes, malah pemerintah pusat yang harusnya memprotes,” kata Anies, dikutip dari Antara, Jumat (29/12/2023).
Selain itu, Anies pun meminta menteri dalam negeri, dan presiden memberikan teguran, serta meminta KPU untuk tegas ke penyelenggara pemilu di daerah.
“Pemerintah pusat sudah mengatakan netral, lalu ada pemerintah daerah yang tidak netral, maka Mendagri dan Presiden harus menegur, KPU harus menegaskan ke bawah,” bebernya.
Sebelumnya, Timnas Hukum AMIN mengungkapkan adanya enam izin kampanye capres nomor urut satu, Anies Baswedan yang dicabut tiba-tiba.
Ketua Dewan Penasihat THN AMIN Hamdan Zoelva, mengatakan bahwa pencabutan izin secara tiba-tiba tersebut menunjukan ketidakadilan.
“Ini menunjukkan adanya ketidakadilan. Kami meminta kepada pemerintah daerah atau penegak hukum seluruh Indonesia untuk bertindak fair (adil) kepada semua kandidat,” kata Hamdan, dikutip dari Antara, Kamis (28/12/2023).
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
