bukamata.id – Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030, Dedi Mulyadi mengumumkan penghentian beberapa program dan kebijakan dari Gubernur terdahulu, Ridwan Kamil, usai dilakukan evaluasi.
Dedi Mulyadi menyebutkan dua program yang dihentikan, yakni Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ).
1. SK Rutilahu
Rutilahu, program rehabilitasi rumah tidak layak huni, sebelumnya difokuskan pada perbaikan atap, lantai, dinding, serta MCK. Namun, program ini terkendala oleh keputusan gubernur sebelumnya terkait sertifikat dan pembatasan kawasan kumuh.
Dedi Mulyadi berkomitmen untuk membangun kembali program tersebut dengan menggunakan dana APBD dan menghapus batasan-batasan tersebut.
“Saya cabut keputusan gubernur yang terdahulu, saya tidak akan lagi ngomongin apakah ada sertifikat atau tidak. Pokoknya setiap rumah rakyat miskin akan dibangun,” ujar Dedi, dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Minggu (16/2/2025).
2. Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ)
Selain Rutilahu, Dedi Mulyadi juga menghentikan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ), sebuah program yang dirancang untuk akselerasi produk digital dari Dinas Provinsi Jabar selama masa kepemimpinan Ridwan Kamil.
Dedi mempertanyakan posisi TAJJ yang memberi kebijakan meskipun anggotanya bukan bagian dari ASN pemerintahan.
“Dia megang IT, memegang sistem, dia punya policy, stop,” tegas Dedi.
Sebelumnya, TAJJ sudah dibubarkan oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, namun beberapa cabang masih beroperasi di dinas.
Beberapa program Gubernur Ridwan Kamil juga telah dihentikan oleh Pj Gubernur Bey Machmudin, seperti Jabar Quick Response (JQR) yang dibubarkan pada 31 Desember 2023, serta Sekoper Cinta.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
