bukamata.id– Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat secara resmi diangkat menjadi kota Indeks Harga Konsumen (IHK). Langkah ini tidak hanya mengukuhkan posisi Majalengka dalam ranah ekonomi, namun juga membawa trend yang sangat positif di awal tahun 2024.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majalengka, Joni Kasmuri, mengungkapkan bahwa pada bulan perdana tahun ini, tren inflasi sangat menggembirakan. Data menunjukkan bahwa inflasi year-on-year (y-on-y) mencapai 2,81 persen, sementara tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,06 persen.
“Kami bersyukur melihat pencapaian yang luar biasa ini pada bulan Januari 2024. Majalengka telah berhasil mencatatkan angka inflasi yang positif, menjadi contoh bagi daerah lain yang juga baru diakui sebagai kota IHK pada tahun yang sama. Ini membuktikan kesuksesan dari upaya yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Majalengka dalam mengelola dan mengendalikan inflasi,” ujar Joni Kasmuri dalam konferensi pers di Kantor Bupati Majalengka, Kamis (1/2/2024).
Lebih lanjut, Joni menjelaskan bahwa TPID Kabupaten Majalengka telah mengimplementasikan berbagai langkah konkret untuk mengendalikan inflasi, meskipun baru saja mendapatkan status sebagai kota IHK. Mulai dari rapat mingguan, pemantauan harga pasar secara rutin, hingga sosialisasi untuk mengurangi perilaku konsumtif.
“Momen-momen krusial seperti menjelang Ramadhan, Lebaran, dan Tahun Baru menjadi fokus utama, mengingat potensi perilaku konsumtif yang dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi, menambahkan, pihaknya juga melibatkan para camat di Kabupaten Majalengka juga sengaja dihadirkan dalam High Level Meeting Pengendalian Inflasi bersama BPS Majalengka, Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Cirebon, dan lainnya untuk menyiapkan langkah strategis dalam mengendalikan inflasi kedepannya.
“Kami juga akan mencanangkan gerakan menanam komoditas penyumbang inflasi seperti cabai yang melibatkan TP PKK Kabupaten Majalengka, dan menggandeng tokoh agama agar mengimbau masyarakat tidak berperilaku konsumtif karena dikhawatirkan memicu inflasi,” ujarnya.
Selain Itu, ada langkah intervensi harga pasar ketika harga kebutuhan pokok di pasaran merangkak naik. Bahkan, termasuk memberikan subsidi transportasi untuk angkutan barang sehingga harganya tidak berbeda jauh ketika di tingkat produsen dan pasaran.
“Peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat dan UMKM juga turut memberikan andil dalam pengendalian inflasi. Sehingga program culinary night di tiap kecamatan akan digencarkan seiring program lain yang disiapkan TPID Kabupaten Majalengka,” katanya.
Kemudian, rencana untuk menjaga suplai kebutuhan pokok penyumbang inflasi juga telah disiapkan. Pasalnya, selama ini sejumlah komoditas seperti cabai yang dihasilkan Majalengka ternyata dikirim dahulu ke pasar induk di Cirebon baru kemudian dijual kembali di Majalengka.
Karenanya, alur semacam itu berdampak pada tingginya harga kebutuhan pokok di pasaran meski pada dasarnya merupakan produk asal Majalengka. Pihaknya pun bakal mengintervensi alur distribusi tersebut sehingga pasokannya terjaga dan harganya pun stabil.
“Jadi, komoditas penyumbang inflasi yang dihasilkan dari Majalengka wajib dijual ke Majalengka minimal 20 persennya. Sehingga tidak dikirim semua ke luar daerah, karena menurut penghitungan BPS suplai 20 persen yang dijual langsung ke Majalengka ini untuk menjaga stabilitas harga,” jelasnya.
Selain itu, Kepala KPw BI Cirebon, Anton Pitono, memastikan kesiapan jajarannya meningkatkan kolaborasi dan sinergitas terhadap seluruh program yang dicanangkan pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan inflasi.
“Selama ini, kami juga sudah berulang kali mendukung program-program pemerintah daerah dalam upaya menjaga stabilitas harga pokok dan pengendalian inflasi. Terlebih, Majalengka telah ditetapkan sebagai kota IHK sehingga support dan kolaborasi tersebut akan ditingkatkan,” katanya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
