bukamata.id – Program penanganan kawasan hunian kumuh dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung Barat kembali digenjot. Sepanjang tahun anggaran 2026 ini, pemerintah daerah menargetkan perbaikan terhadap 367 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) agar warga dapat menikmati tempat tinggal yang lebih manusiawi.
Berdasarkan data teknis, kuota ratusan unit rumah tersebut dibagi ke dalam dua kategori wilayah. Sebanyak 118 unit dialokasikan khusus untuk pembenahan kawasan kumuh, sementara 249 unit lainnya tersebar di berbagai titik di luar area tersebut.
Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menegaskan bahwa percepatan pengentasan kantong-kantong kemiskinan serta peningkatan taraf hidup masyarakat menjadi fokus utama birokrasinya saat ini. Menurutnya, kepemilikan tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan adalah fondasi kesejahteraan sosial.
“Pemenuhan tempat tinggal yang aman, sehat, dan memiliki sanitasi memadai merupakan prioritas Pemkab Bandung Barat saat ini,” ujar Asep, Rabu (16/9/2026).
Sebagai bentuk pengawasan melekat, Asep menyatakan dirinya turun tangan langsung memantau progres fisik pembangunan di lokasi proyek. Langkah ini diambil agar realisasi di tingkat tapak benar-benar akurat dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Kami ingin memastikan bantuan ini benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh warga. Hunian yang layak, aman, dan sehat adalah hak dasar seluruh warga Kabupaten Bandung Barat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, peninjauan berkala ke lapangan juga berfungsi sebagai instrumen kontrol agar proses distribusi bantuan berjalan tepat sasaran, akuntabel, serta mengedepankan standar kelayakan bangunan.
“Peninjauan langsung ke lapangan juga dilakukan untuk memastikan bantuan berjalan tepat sasaran, transparan, dan memenuhi standar hunian yang layak serta sehat,” imbuhnya.
Dalam momentum peninjauan tersebut, pimpinan daerah ini turut menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen akar rumput, mulai dari aparat desa, para tokoh masyarakat setempat, hingga warga yang bahu-membahu mengawal proses konstruksi.
Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengawasi dan mengevaluasi seluruh tahapan pengerjaan 367 unit Rutilahu anggaran 2026 ini agar tuntas sesuai jadwal tanpa mengabaikan aspek transparansi.
“Pemkab Bandung Barat berkomitmen untuk terus mengawal dan mengevaluasi pengerjaan 367 unit Rutilahu TA 2026 agar terselesaikan tepat waktu, transparan, serta akuntabel,” tegas Asep.
Menutup keterangannya, ia memanjatkan harapan agar seluruh rangkaian program sosial ini dapat dieksekusi tanpa kendala berarti dan membawa dampak positif yang luas bagi penerima manfaat.
“Mudah-mudahan program Rutilahu tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama penerima manfaat,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
