bukamata.id – Sebuah pekarangan rumah sederhana di salah satu desa di Kabupaten Temanggung mendadak berubah menjadi lokasi set yang sibuk. Bukan untuk produksi layar lebar atau konten kreatif selebgram, melainkan sebuah misi kemanusiaan yang menguras peluh dan kesabaran. Sejumlah pria berseragam dinas tampak pontang-panting. Ada yang memegang laptop, ada yang mengarahkan lensa kamera, dan dua orang lainnya sigap membentangkan kain merah panjang sebagai latar belakang.
Suasananya riuh, persis bak shooting film kolosal yang penuh arahan sutradara. Bedanya, sang “aktor utama” dalam adegan ini adalah seorang warga penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang sulit diprediksi gerakannya.
Perjuangan Tim Gempita (Gerakan Melayani Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan) dari Disdukcapil Kabupaten Temanggung ini mendadak viral setelah akun TikTok @wulan_semar dan akun informasi regional mengunggah cuplikan proses perekaman e-KTP jemput bola tersebut. Video itu memotret realita betapa berharganya selembar kartu identitas bagi mereka yang sering terlupakan oleh sistem.
Diplomasi Rokok dan Bujuk Rayu
Mendapatkan foto wajah yang presisi dari seorang ODGJ bukanlah perkara mudah. Dalam video yang beredar, terlihat petugas harus mengikuti ke mana pun target bergerak. Saat target duduk, petugas ikut berjongkok. Saat target berdiri dan berjalan menjauh, tim pembawa kain merah harus berlari kecil menyesuaikan posisi agar latar belakang tetap tertutup warna merah standar pasfoto negara.
“Alhamdulillah perjalanan Tim Gempita kali ini mendapat support luar biasa dari kepala desa setempat. Beliau turun langsung mendampingi tim bahkan sangat sibuk membujuk target agar bersedia difoto,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.
Bahkan, demi mendapatkan atensi sang warga, petugas harus menggunakan metode “diplomasi” khusus. Mulai dari iming-iming makanan hingga sebungkus rokok agar sang warga mau diam sejenak di depan kamera.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Temanggung, Bagus Pinuntun, mengonfirmasi bahwa aksi dalam video tersebut merupakan bagian dari pelayanan rutin bagi penduduk rentan.
“Pencatatan kependudukan yang berwujud KTP itu boleh dikatakan pencatatan kependudukan versi paling sempurna. Dilengkapi dengan bukti yang bersangkutan difoto, sidik jari, kemudian face recognition,” kata Bagus saat dikonfirmasi, Sabtu (4/4/2026).
Mengapa Harus Ribet? Antara Sistem dan Realita Lapangan
Viralnya video ini memicu perdebatan hangat di kolom komentar. Tak sedikit netizen yang mempertanyakan mengapa prosesnya harus se-manual dan se-repot itu. Beberapa bahkan membandingkan teknologi birokrasi Indonesia dengan kecerdasan buatan (AI) yang dianggap bisa memanipulasi latar belakang secara instan tanpa perlu kain merah manual.
Berikut adalah beberapa potongan komentar netizen yang mewakili dua sisi mata uang:
“Salut buat petugasnya, sabarnya seluas samudra. Bayangin kalau yang difoto tiba-tiba ngamuk.”
“Hari gini masih bawa kain merah manual? Kenapa nggak pakai aplikasi atau AI buat ganti background-nya? Kasihan petugasnya harus lari-lari gitu, kelihatan ribet banget sistem kita.”
“Buat apa sih dipaksain kalau emang susah? Kasihan juga ODGJ-nya kayak tertekan gitu.”
@Kemanusiaan_First: “KTP itu kunci bansos dan BPJS, mending ribet sekarang daripada mereka sakit nggak bisa berobat karena nggak punya identitas. Semangat Pak Kades!”
Menanggapi anggapan bahwa proses tersebut “ribet” atau bisa digantikan dengan teknologi manipulasi gambar, Bagus Pinuntun memberikan penjelasan teknis yang mendasar. Menurutnya, perekaman data kependudukan terikat pada sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang terpusat di Kemendagri dengan standar keamanan tinggi.
Sistem Face Recognition (FR) memerlukan keaslian data tanpa manipulasi digital berlebih untuk memastikan validitas identitas. Penggunaan kain merah secara fisik memastikan bahwa sistem dapat mendeteksi objek manusia secara kontras tanpa distorsi algoritma yang bisa menyebabkan kegagalan verifikasi di pusat data.
“Alat yang kita gunakan itu ada dua alat. Alat yang sifatnya mobile dan alat sifatnya tidak mobile. Yang dibawa kawan-kawan itu portable. Alat ini spesifik kalau lengkap pasti ada data base, siak, ada iris, ada sidik jari dan lain sebagainya,” tambah Bagus.
Mengejar 80 Persen Presisi Demi Akses Kesehatan
Bagus menjelaskan bahwa untuk penduduk rentan seperti ODGJ atau lansia yang lumpuh, sistem memberikan sedikit fleksibilitas namun tetap mengedepankan akurasi. Jika sidik jari sulit diambil karena kondisi fisik yang sudah rusak atau tidak kooperatif, maka pemindaian iris mata dan foto wajah menjadi tumpuan utama.
“Untuk penduduk rentan ini kan tidak bisa diambil semua secara sempurna seperti sidik jari kesusahan, ambil wajahnya juga susah tidak bisa sempurna. Ketidaksempurnaan ini oleh sistem difasilitasi sehingga ketika ngambil, makanya komputer ditenteng terus agar sinyal dan foto pas menyambung,” jelasnya.
Target utama dari keribetan bak shooting film ini adalah mencapai minimal 80 persen presisi foto agar data bisa masuk ke server pusat. Tanpa data yang masuk ke sistem, warga ODGJ tersebut tidak akan pernah memiliki NIK yang aktif. Tanpa NIK, mereka secara otomatis “terhapus” dari daftar penerima bantuan sosial (Bansos) maupun layanan kesehatan gratis melalui BPJS yang dibiayai pemerintah.
Perjuangan di lapangan memang terkadang terlihat melelahkan dan mengundang tawa bagi yang melihat, namun bagi Tim Gempita, ini adalah balapan dengan waktu. Setiap wajah yang berhasil terekam adalah satu nyawa yang kembali mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara.
Maka, meski harus berjongkok di atas tumpukan batu atau berlari membawa kain merah di tengah terik matahari, proses ini tetap dijalani. Karena di balik lembaran kartu identitas yang “ribet” itu, ada jaminan akses kesehatan dan perlindungan sosial yang selama ini tak tersentuh oleh mereka yang rentan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
