bukamata.id – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengambil langkah preventif guna memastikan proyek pembangunan infrastruktur tahun ini berjalan tanpa hambatan hukum.
Pemkot Bandung secara resmi memperpanjang kerja sama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Langkah ini bukan sekadar seremonial. Farhan secara khusus menitipkan empat dinas strategis agar mendapatkan pendampingan hukum yang ketat.
“Empat dinas ini mendapatkan tugas untuk 17 ruas prioritas yang akan diperbaiki tahun ini. Empat dinas itu adalah DSDABM, DPKP, DLH, dan Dinas Perhubungan,” ucap Farhan di Pendopo Kota Bandung, Rabu (21/1/2026).
Penekanan pada empat dinas ini bukan tanpa alasan. Tahun ini, Pemkot Bandung memiliki target besar untuk memperbaiki 17 ruas jalan prioritas serta berbagai proyek infrastruktur lainnya.
“Perencanaannya harus matang, pelaksanaan juga harus baik. Ini bukan hal mudah, maka kami butuh sinergi agar semua pekerjaan lancar,” sebutnya
Salah satu poin krusial dalam kerja sama ini adalah transparansi komunikasi. Farhan menegaskan bahwa kini tidak ada lagi sekat antara Pemkot dan Kejari.
Dia menyebut, langkah ini diambil untuk menghindari praktik oknum yang seringkali menjual nama pejabat demi keuntungan pribadi.
“Sudah di level di mana tidak boleh ada lagi yang tiba-tiba mengatasnamakan Jaksa ke Wali Kota, atau sebaliknya. Secara formal sudah ada tanda tangan, secara informal komunikasi di Forkopimda sangat erat,” tegasnya.
Senada dengan Wali Kota, Kasi Intel Kejari Kota Bandung, Alex Akbar, menyatakan kesiapannya untuk mengawal proyek-proyek pemerintah agar tepat sasaran dan sesuai aturan. Ia juga mengajak para Kepala Dinas (Kadis) untuk tidak ragu berkomunikasi dengan pihak kejaksaan.
“Daripada bertanya-tanya di luar, lebih baik datang ke kami. Kami arahkan untuk konsultasi atau silaturahmi, bukan untuk minta proyek. Kita dampingi supaya proyek berjalan lancar,” jelas Alex.
Melalui pendampingan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini, Kejari berkomitmen menjadi mitra strategis yang memberikan arahan hukum bagi para birokrat agar tidak terjerumus dalam masalah di kemudian hari.
“Intinya kami dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung siap bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Kita mendampingi proyek-proyek supaya berjalan lancar,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
