bukamata.id – Meski sudah resmi beroperasi, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh hingga kini masih menjadi beban finansial bagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat. Alih-alih mencatat keuntungan, layanan ini justru terus menanggung kerugian dalam jumlah besar.
Empat BUMN yang tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) harus berbagi tanggung jawab atas tumpukan utang dan beban bunga tinggi yang sebagian besar dibayarkan kepada China Development Bank (CDB). Pinjaman dari CDB menjadi sumber utama pembiayaan proyek, ditambah dana dari APBN serta penyertaan modal gabungan antara BUMN Indonesia dan perusahaan Tiongkok.
Biaya Bengkak dan Utang Menggunung
Sejak mulai dibangun pada 2016, KCJB tidak lepas dari masalah pembengkakan biaya (cost overrun). Tambahan anggaran yang muncul mencapai sekitar 1,2 miliar dolar AS atau setara Rp18 triliun, jauh lebih mahal dibandingkan penawaran Jepang yang sempat diajukan sebelumnya. Kekurangan dana itu ditutup melalui tambahan pinjaman dari CDB serta suntikan APBN.
Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025, PT KAI mencatat anak usahanya, PT PSBI, merugi Rp4,19 triliun sepanjang 2024. Tren itu berlanjut pada semester I-2025 dengan kerugian tambahan Rp1,62 triliun. Karena PSBI menjadi pemegang saham mayoritas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), beban utang dan kerugian KCIC ikut menekan kondisi keuangan konsorsium BUMN.
PSBI sendiri merupakan perusahaan patungan empat BUMN Indonesia, yakni PT KAI (58,53 persen), PT Wijaya Karya/WIKA (33,36 persen), PT Jasa Marga (7,08 persen), dan PTPN VIII (1,03 persen). Dari pihak Tiongkok, terdapat lima perusahaan besar yang tergabung dalam konsorsium China Railway. Hasil kolaborasi dua kubu inilah yang kemudian membentuk KCIC, dengan porsi kepemilikan 60 persen di pihak Indonesia dan 40 persen di pihak China.
Rencana Perpanjangan Hingga Surabaya
Pengalaman pahit akibat bengkaknya biaya dan tambahan utang membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam merencanakan proyek lanjutan, yaitu memperpanjang jalur kereta cepat hingga Surabaya.
Jika terwujud, perjalanan Jakarta–Surabaya ditargetkan hanya sekitar 3,5 jam, jauh lebih singkat dibandingkan 9–10 jam dengan kereta reguler. Namun, Kementerian Perhubungan masih mengkaji opsi menjadikan proyek lanjutan ini sebagai kereta semi-cepat dengan kecepatan 160–200 km/jam, bukan kereta cepat penuh seperti Jakarta–Bandung. Pertimbangan itu muncul agar biaya lebih efisien dan sesuai dengan karakter wilayah padat penduduk di sepanjang rute, seperti Cirebon, Semarang, Solo, hingga Surabaya.
Jalur yang akan digunakan pun masih diperdebatkan, apakah melalui jalur selatan, jalur utara, atau kombinasi keduanya.
Arahan Presiden dan Skema Baru Pembiayaan
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan instruksi tegas agar proyek ini tetap dilanjutkan. Menurutnya, visi Presiden adalah menciptakan konektivitas modern di seluruh Pulau Jawa dengan transportasi yang efisien, namun tanpa membebani APBN.
“Presiden Prabowo Subianto telah jelas memberikan arahan untuk memperpanjang Kereta Cepat Jakarta–Bandung ke Surabaya,” ujar AHY dalam pembukaan Indonesia Railway 2025 di Jakarta.
AHY menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru untuk membuka peluang investasi swasta sehingga pembiayaan tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran negara. “Ini bukan sekadar proyek lanjutan, tetapi bagian dari visi besar membangun konektivitas Jawa. Framework regulasi baru sedang dipersiapkan,” ujarnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
