bukamata.id – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) yang digelar pada 4–6 Desember 2024 lalu di Kuta, Bali, menjadi momentum penting bagi penggiat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor migas untuk menyikapi isu kriminalisasi terkait pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10% dari Blok Migas.
Sekretaris Jenderal ADPMET, Andang Bachtiar, menyampaikan bahwa pemberitaan mengenai dugaan korupsi dalam pengelolaan PI telah menciptakan kekhawatiran di kalangan penggiat BUMD Migas. Ketakutan akan potensi kriminalisasi berdampak pada lambannya proses pengajuan dan pengembangan bisnis dari dana PI.
“Dana PI Bukan Dana Bagi Hasil Migas,” tegas Andang dalam keterangan resminya, Sabtu (14/12/2024).
Dalam sesi pembahasan, Rakornas menegaskan bahwa dana PI bukanlah dana bagi hasil migas, melainkan hasil dari keikutsertaan daerah melalui BUMD Migas dalam bisnis migas.
Dana ini dirancang untuk mengembangkan BUMD sehingga memberikan manfaat lebih besar bagi daerah penghasil migas melalui mekanisme hybrid regulatory dan business to business (B2B).
Rakornas juga menekankan pentingnya transparansi, pengalihan teknologi, peningkatan ekonomi daerah, akses energi murah, dan pendapatan baru bagi daerah dari dividen BUMD.
Namun, partisipasi BUMD dalam pengelolaan PI tidaklah tanpa risiko, termasuk penurunan produksi, peningkatan biaya operasional, hingga kewajiban pajak yang harus dipenuhi.
BUMD penerima dan pengelola PI tidak hanya bersikap pasif tetapi juga memiliki tanggung jawab besar, seperti mempercepat proses perizinan dan menjaga kelancaran operasi migas di wilayah kerja.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini