bukamata.id– Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta ahli hukum tata negara menelaah pernyataan Jokowi bahwa pejabat negara meliputi presiden hingga menteri boleh berkampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024 selama ikut aturan.
Menurutnya, pernyataan tersebut perlu ditelaah apakah sejalan dengan ketentuan hukum berlaku atau tidak.
“Untuk memberikan opininya, sebetulnya aturan hukum kita bagaimana sih. Karena begini, kalau tidak nanti kita akan mengatakan itu benar atau salah berdasarkan pandangan subjektif masing-masing,” kata Anies di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (24/1) dikutip dari CNN Indonesia.
“Negara ini negara hukum ya pakai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya bilang tidak boleh, ya berarti tidak boleh, kalau aturan hukumnya bilang boleh, ya berarti boleh,” lanjutnya.
Disisi Lain, Anies juga meminta masyarakat mencerna, menakar, dan menimbang pernyataan Jokowi tersebut.
“Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua, jadi kami serahkan ke masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai,” kata Anies.
Anies menyebut Indonesia harus tetap menjaga hukum, jangan menjadi negara kekuasaan.
“Jangan sampai jadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa. Nah kita ingin penguasa diatur oleh hukum,” tegasnya.
Ia melanjutkan menjadi negara hukum berarti seluruh pihak yang menjalankan kewenangan pemerintahan merujuk pada aturan hukum berlaku. Bukan berdasarkan selera maupun kepentingan yang melekat pada dirinya atau kelompoknya.
“Bernegara itu mengikuti aturan hukum, jadi kita serahkan kepada aturan hukum. Menurut aturan hukumnya bagaimana. Ini kan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju, aturan hukumnya bagaimana,” tegas Anies.