bukamata.id – Isu dinasti politik keluarga Presiden Jokowi kini menjadi isu hangat yang terus diperdebatkan, terlebih dengan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Seperti diketahui, Keluarga Jokowi saat ini memegang jabatan dalam pemerintahan. Putra sulungnya, Gibran sebagai Wali Kota Solo, menantunya Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan, dan putra bungsunya, Kaesang Pangarep kini menjadi Ketua Umum PSI.
Melihat hal itu tentunya, isu dinasti politik ini menjadi ramai dibahas menjelang Pemilu 2024, ditambah dengan adanya putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres yang dinilai memudahkan Gibran melenggang ke Pilpres 2024.
Itu juga ditambah dengan adik ipar Jokowi, yakni Ketua MK Anwar Usman yang berperan dalam putusan MK tersebut.
Mengenai isu dinasti politik ini, Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta turut menanggapi dengan menyatakan bahwa isu dinasti tidak ada relevansinya dalam sistem demokrasi.
Dalam sistem demokrasi ini, Anis melanjutkan bahwa yang menempati jabatan pemerintahan tersebut melalui pemilihan bukan penunjukan.
“Isu dinasti tidak ada relevansinya dalam sistem demokrasi. Ini kan jabatan yang dipilih oleh rakyat, Itu kan semuanya melalui proses pemilihan bukan penunjukan, jadi tidak tepat,” ujar Anis, dikutip dalam YouTube Anis Matta, Jumat (27/10/2023).
Anis Matta pun kemudian memberikan contoh terkait majunya AHY dalam Pilkada DKI dan Puan Maharani yang sebelumnya dikampanyekan PDIP menjadi Capres.
“Kita lihat Mas AHY maju di Pilkada DKI kalah kan sama Anies, terus Mba Puan juga dikampanyekan oleh PDIP sebagai Capres, tapi orang realistis melihat sisi elektoralnya tidak dapat, makanya pilih Ganjar, padahal kan yang menentukan ibunya,” ujarnya.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini