Menurutnya, hal ini bertujuan agar semua kompenen masyarakat terlibat aktif pada Pilkada 2024, baik itu sebagai pemilih ataupun sebagai agen penghubung informasi.
“Maka dari itu sebagai tahapan awal penjajakan MoU pada siang hari ini, kami akan memberikan informasi-informasi yang dapat kita kerja samakan,” ungkapnya.
Plt. Kepala Bagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Jabar, Satrio Nugroho mengatakan, pengawasan itu dilakukan secara melekat dan terukur pada seluruh tahapan sesuai dengan tingkatan kewenanganya masing-masing.
“Tujuannya agar Pemilu terselenggara sesuai dengan hukum Pemilu elektoral law dan tegaknya keadilan pemilu bagi semua elektoral justice,” ujar Satrio.
Satrio menjelaskan, dalam penyelenggaraan pemilihan Pasal 131 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 dijelaskan bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan serta sosialisasi pemilihan.
“Pengawasan pemilu saat waktu pemilihan sangat penting dilakukan, mengingat wilayah kerja Bawaslu yang sangat luas, disatu sisi potensi dugaan pelanggaran pemilu dalam fase pemilihan semakin meningkat,” ungkapnya.
“Di sisi lain jumlah pengawas yang terbatas, partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan tersebut dapat disebut pula sebagai pengawasan pertisipatif karena itu Bawaslu memiliki tugas untuk mengembangkan pengawasan partisipatif,” tandasnya
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini