bukamata.id– Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal melakukan evaluasi pembangunan rumah di Kawasan Bandung Utara (KBU). Evaluasi dilakukan akibat adanya dugaan pemicu banjir bandang di Bandung Raya karena alih fungsi lahan kawasan KBU.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan, penyebab banjir bandang yang terjadi di Bandung Raya masih dalam assesment. Namun, diungkapkannya ada dugaan dari alih fungsi lahan di KBU.
“Bappeda akan koordinasi dengan Bandung Raya untuk evaluasi ulang karena banjir kemarin ada yang menyampaikan karena KBU atau debit air tinggi, kami akan evaluasi termasuk di kawasan sempadan sungai,” ujar Bey, Selasa (16/1) dikutip dari IDN Times.
Adapun terkait relokasi, Bey mengatakan, pihaknya telah menyiapkan beberapa rumah susun, namun hal itu juga memerlukan pendekatan yang dalam ke masyarakat.
“Ideal direlokasi tapi harus ada pendekatan ke masyarakat jangan sampai menimbulkan gejolak dan kami sudah ada beberapa rumah susun yang disiapkan tapi tetap harus ada pendekatan,” katanya.
Disisi lain, Kepala Badan Pengelola Cekungan Bandung (BP Cekban), Tatang Rustandar juga menyarankan pemerintah untuk menghentikan pembangunan di wilayah hulu atau KBU serta mengembalikan fungsi kawasan sebagai wilayah resapan air.
“Prakteknya bagaimana? Ya tadi, hentikan kalau bisa pembangunan perluasan kawasan terbangun, nggak boleh lagi membangun lah, gitu ya. Filosofinya masukkan kembali air ke dalam tanah,” kata dia, Selasa (16/1).
Ia mengatakan, resapan air di wilayah Kawasan Bandung Utara sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal ini juga ditandai dengan tingginya kiriman debit air yang berasal dari kawasan hulu.
“Indikatornya debit air di musim hujan sudah melalui kapasitas tanggul dari sungai-sungai atau saluran-saluran yang ada, wujudnya banjir, air meluap. Kualitas airnya juga membawa sedimen, membawa butiran tanah artinya erosinya sangat tinggi dari wilayah hulu,” ujar Tatang.