Dukung Infrastruktur Telekomunikasi Nasional, PT INTI Luncurkan Proyek Stasiun Monitoring Frekuensi Radio

1) Balai Monitor SFR Kelas I Denpasar
Kabupaten Karangasem
Kabupaten Bangli
Kabupaten Buleleng
2) Balai Monitor SFR Kelas II Aceh
Kabupaten Aceh Besar
Kota Banda Aceh
3) Balai Monitor SFR Kelas II Palu
Kota Palu
Kabupaten Morowali

Lanjut, Rizqi mengatakan, pilot project ini akan menjadi awal yang baik bagi INTI Group untuk terlibat secara langsung dalam national supply chain.

“Kami optimistis dapat mendukung target Kominfo untuk mengimplementasikan SMFR Transportable dengan potensi 500 area di Indonesia untuk dimonitor,” tutur Rizqi.

Sebagai informasi, INTI MONFR400 merupakan sebuah perangkat sistem yang digunakan untuk memantau frekuensi radio, serta menentukan arah atau lokasi dari sinyal pemancar radio.

Perangkat ini dirancang untuk memantau penggunaan dan okupansi spektrum frekuensi radio (RF), sekaligus dapat digunakan untuk melacak dan menganalisis berbagai jenis transmisi radio serta membantu memastikan penggunaan gelombang radio yang efisien dan aman.

Perangkat ini dilengkapi dengan sejumlah fitur unggulan yang mampu memberikan data pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara akurat dan real time.

Keunggulan dari perangkat INTI MONFR400 di antaranya adalah sebagai berikut:

• Satu-satunya produk Sistem Monitoring Frekuensi Radio yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia.
• Dapat dipindahkan dan digunakan di berbagai lokasi.
• Pemantauan dan streaming data I/Q dengan bandwidth waktu nyata 40 MHz.
• Pengukuran sesuai dengan rekomendasi The International Telecommunication Union, sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengatur isu teknologi informasi dan komunikasi.
• Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nezar Patria yang memberikan dukungan secara khusus pada INTI Group mengutarakan, Indonesia memiliki sumber daya dan teknologi yang mumpuni.

Sehingga, industri dalam negeri akan kalah bersaing dengan industri asing apabila tidak dilindungi dengan sebuah kebijakan yang membuka kesempatan bagi pelaku industri domestik untuk dapat masuk ke dalam national supply chain untuk berproduksi.