bukamata.id – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengadakan pertemuan dengan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan ibadah haji 2025.
Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief.
“Ini adalah pertemuan kedua kami dengan KPK sejak saya dilantik menjadi Menteri. Pertama, seminggu setelah pelantikan, kami datang untuk meminta pendampingan dalam seluruh program kerja di Kementerian Agama. Sekarang, kami datang khusus untuk membahas pelaksanaan ibadah haji,” ujar Menag Nasaruddin Umar, dikutip dari laman resmi Kemenag, Kamis (30/1/2025).
“Kami telah menyampaikan beberapa hal yang berpotensi menjadi masalah dalam penyelenggaraan haji, dan berharap KPK dapat mendampingi kami sejak awal,” tambahnya.
Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya transparansi dalam proses penyelenggaraan haji guna menghindari potensi penyimpangan.
Beberapa isu yang dibahas meliputi transparansi nomor urut jamaah haji, prosedur pergantian peserta yang meninggal, dan pengadaan layanan seperti bus shalawat dan katering di Arab Saudi.
Menag berharap pendampingan KPK dapat membantu meminimalisasi penyimpangan dan memastikan pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik dan efisien.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menyatakan komitmen KPK untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025.
“KPK mendukung komitmen Menteri Agama dan jajarannya serta seluruh pihak yang terlibat, dan kami siap memonitor proses penyelenggaraan haji pada tahun 2025,” kata Agus.