bukamata.id – Gubernur Jawa Barat terpilih 2025-2030, Dedi Mulyadi mengaku heran dengan alokasi anggaran yang diterima Dinas Pendidikan (Disdik) yang mendapat porsi cukup tinggi setiap tahunnya.
Hanya saja, tingginya anggaran tersebut tidak selaras dengan kinerja para pegawainya. Hal itu dilihat salah satunya dari persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Hal itu diungkapkan Dedi Mulyadi saat menggelar rapat koordinasi pembahasaan terkait proporsi belanja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Awalnya, Dedi Mulyadi menanyakan terkait dinas mana yang memiliki anggaran belanja paling besar.
“Yang paling besar dinas adalah Dinas Pendidikan,” jawab salah seorang pejabat ASN dikutip akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Jumat (24/1/2025).
“Berapa triliun?” tanya Dedi Mulyadi.
“11,2 triliun,” jawabnya.
“Biasanya anggaran pendidikan harus memenuhi asas berapa persen?” tanya Dedi Mulyadi lagi.
“20 persen,” jawabnya.
“20 persen dari 31 triliun itu adalah 6,2. Berarti sudah lebih dari 20 persen,” ungkap Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi mengatakan, dirinya tidak mempersalahkan terkait porsi anggaran 20 persen yang dimiliki Disdik Jabar.
“Kita memahami 20 persen ga ada problem, ini sudah lebih dari 20 persen,” ujarnya.
Hanya saja, Dedi Mulyadi mengaku heran bila anggaran Disdik Jabar mencapai 40 persen namun tidak sebanding dengan kinerjanya.
“Pertanyaannya adalah ini hampir 40 persen, isinya apa? Wah Pemda Jawa Barat berpihak pada kepentingan pendidikan, anggarannya 37 persen hebat, ai PPDB ribut wae,” tandasnya.