bukamata.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan berhasil melakukan efisiensi anggaran belanja hingga mencapai Rp5,1 triliun.
Begitu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara saat halal bi halal bersama tim pemenangan Jabar Istimewa, di Preanger Hotel Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung, Sabtu (12/4/2025).
Menurutnya, langkah ini diambil sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Iswara menjelaskan bahwa efisiensi tersebut dilakukan dengan memangkas sejumlah pos anggaran yang dinilai kurang produktif.
“Alhamdulillah Pemprov Jabar dan DPRD Jawa Barat telah melakukan efisiensi tersebut. Efisiensi terhadap belanja menuju belanja yang lebih berkualitas, yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat,” ucap Iswara.
Lebih rinci, Iswara menyebutkan beberapa pos anggaran yang berhasil dipangkas secara signifikan, antara lain perjalanan dinas, belanja makan-minum, rapat-rapat di luar kantor, belanja percetakan yang hampir 100% dikurangi berkat implementasi paperless, serta peniadaan kunjungan ke luar negeri.
Dana hasil efisiensi sebesar Rp5,1 triliun tersebut, kata Iswra, kemudian dialokasikan untuk belanja yang lebih berkualitas dan prioritas.
“Yang 5,1 triliun ini kita gunakan untuk belanja yang lebih berkualitas. Untuk membangun ruang kelas baru, untuk membangun irigasi, untuk membangun jalan infrastruktur baik jalan kabupaten kota maupun jalan provinsi. Kemudian untuk mengurangi stunting, kemudian untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi,” terangnya.
Iswara mengungkapkan bahwa program-program prioritas ini menjadi fokus utama Dedi dan Erwan dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan, Jabar menjadi provinsi dengan angka realokasi anggaran terbesar di Indonesia dari 38 provinsi yang ada.
Untuk sektor infrastruktur, dari total efisiensi, dialokasikan anggaran sekitar Rp2,4 triliun. Iswara menjelaskan bahwa awalnya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) mengajukan kebutuhan sebesar Rp4 triliun untuk infrastruktur jalan provinsi sepanjang 3.200 km.
Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia di OPD tersebut, pelaksanaan proyek dibagi menjadi dua tahun, dengan alokasi sekitar Rp2 triliun per tahun. Selain itu, Dinas Pendidikan juga mendapatkan tambahan anggaran signifikan sebesar Rp1,6 triliun dari hasil efisiensi.
“Nah, nanti semua anggaran ini mulai minggu depan insya Allah sudah mulai akan dilelangkan di provinsi,” ujarnya.
Terkait bantuan keuangan ke kabupaten/kota, Pemprov Jabar menerapkan sistem bantuan program. Artinya, jika kabupaten/kota mengajukan kebutuhan, proyek akan dikerjakan oleh provinsi dan setelah selesai akan diserahterimakan kepada daerah yang bersangkutan sebagai penerima manfaat.
“Jadi kalau kabupaten di kota mengajukan, dikerjakan oleh provinsi nanti setelah selesai, diserahkan terimakan ke kabupaten kota masing-masing,” imbuhnya.
Iswara juga memastikan, kelanjutan proyek infrastruktur yang sempat mangkrak, seperti di SMK 2 Garut, juga telah masuk dalam perencanaan anggaran yang baru.
Prioritas belanja tahun 2025 ini juga mencakup perbaikan jaringan irigasi, fasilitas lalu lintas (PJU, guardrail, traffic light), serta sarana pertanian.
“Jadi Pak Gubernur dan Pak Wagub sudah berkomitmen hasil efisiensi ini yang sebesar 5,1 triliun semuanya digunakan untuk belanja yang lebih berkualitas. Ini untuk tahun 2025 ya. Nanti akan berlanjut ke 2026. Insya Allah 2027 semua sudah selesai,” katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan mengaatakan bahwa masyarakat berhak untuk ikut mengawasi program-program yang dikerjakan Pemprov Jabar.
“Semua berhak mengawasi, supaya ini betul-betul transparan, betul-betul dilaksanakan,” tandasnya.