bukamata.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pembacaan putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin (22/4/2024) pekan depan.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf berharap, keputusan MK sebagai ketetapan pengadilan didasarkan pada pertimbangan yang absolut dan dapat diterima oleh seluruh pihak, sehingga tidak menimbulkan kontroversi.
“(Keputusan yang diambil) tidak menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang nisbi yang bisa menjadi kontroversi lebih lanjut, itu saja,” ucap Gus Yahya di Lobi Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).
Menurutnya, jika pertimbangan-pertimbangan tersebut bersifat nisbi dan bisa diperdebatkan, maka permasalahan justru akan menjadi berkepanjangan.
Karena itu, pihaknya berharap tidak ada lagi kontroversi yang berkelanjutan terkait putusan sidang sengketa Pilpres 2024 itu.
“Itu yang kami harapkan sebagai masyarakat biasa, karena saya juga bukan ahli hukum. Masyarakat ini juga sudah kangen bisa kerja seperti biasa, sudah tidak ada ribut-ribut lagi,” katanya.
Gus Yahya menyebut, masyarakat pada umumnya memiliki harapan setelah ini tidak akan ada lagi kontroversi yang berkelanjutan, sehingga semua kehidupan bisa kembali berjalan normal, serta upaya-upaya untuk kemajuan dan perbaikan bisa terus dilaksanakan secara efektif.
Disinggung mengenai jumlah menteri dari NU yang akan mengisi jabatan sebagai menteri di kabinet pemerintahan berikutnya, Gus Yahya menegaskan bahwa NU bukan faksi politik, melainkan realitas demografis.
“NU itu bukan faksi politik tetapi realitas demografis. Jadi misalnya sekarang, jangan tanya ada berapa representasi NU di kabinet, kalau secara demografis penduduk Indonesia ini separuhnya NU,” tegasnya.
“Jangan-jangan menterinya NU semua, jangan kaget loh, bukan soal faksi politik, soal demografis saja, itu saya kira. Jadi kalau sekarang ditanya berapa orang? Ya nggak tahu, secara demografis paling nggak separuh lah,” tandasnya.