bukamata.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumedang menyiapkan 5.000 kartu voucher untuk warga miskin ekstrem.
Kartu tersebut dibagikan sebagai bantuan kepada KK miskin ekstrem, per jiwa mendapat satu voucher senilai Rp75 ribu untuk dibelanjakan keperluan sehari-hari berupa pangan.
“Jadi kalau satu keluarga ada empat orang berarti mendapat empat voucher, ekuivalen dengan 300 ribu. Tapi kalau memang sebatang kara, misalkan sudah sepuh, tetap dapat satu. Itu juga sudah dipilah-pilah apakah yang bersangkutan sudah mendapat bantuan lain nasional atau belum,” kata Kepala Bapppeda Sumedang, Agus Wahidin, Jumat (7/6/2024).
Agus menjelaskan, alasan dibuatkan voucher dan tidak berupa uang karena khawatir tidak digunakan untuk membeli bahan pangan atau sandang. Bagi KK miskin yang tidak menukarkan voucher, akan mendapat sanksi dengan tidak mendapatkan voucher di bulan berikutnya.
“Sanksi ini agar voucher tidak disalahgunakan seperti dijual oleh penerima, sehingga voucher ini benar benar efektif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang,” ungkapnya.
Agus mengatakan, dalam menentukan toko/warung/pasar yang akan melayani penukaran voucher dimaksud pihaknya akan mengadakan rapat lanjutan dengan Baznas. Dari hasil pendataan sampai 12 Mei 2023, jumlah miskin ektrem di Kabupaten Sumedang terdata sebanyak 12.296 jiwa yang terhimpun dalam 3.083 kepala keluarga (KK).
Pj Bupati Sumedang, Yudia Ramli memberikan dukungan penuh atas upaya yang dilakukan tiap OPD dalam mengakselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk melalui pembagian voucher.
Yudia mengatakan, 12.296 penerima bantuan harus ada pemilahan untuk kategori usia produktif dengan usia non produktif.
“Voucher Rp75 ribu itu bisa diberikan kepada usia non produktif. Untuk usia yang produktif, selain diberi bantuan, juga bisa dipekerjaan ini akan kita lakukan sampai Desember 2024. Tapi jangan sampai apa yang kita lakukan hanya menghapus data saja dan setelah Desember 2024 miskin ektrem ini muncul lagi. Kita benar benar harus menghapus kemiskinan ektrem,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Baznas Sumedang, Ayi Subhan mengatakan, pihaknya berkomitmen membantu Pemkab Sumedang dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Berdasarkan rapat bersama dengan Pemkab Sumedang, terdapat poin yang belum disepakati diantaranya kaitan dengan kesepakatan penunjukkan toko, warung, pasar yang akan melayani penukaran voucher belanja untuk warga miskin ekstrem.
“Kartunya nanti akan digesek dengan sistem kita jadi pakai barcode nanti, mereka belanja sendiri dengan warung yang sudah kita siapkan,” kata Ayi.
Menurut Ayi, untuk program memberantas kemiskinan ekstrem di Sumedang ini pun juga akan dikebut. Ia berharap, program ini sudah bisa digulirkan pada Juli 2024 sekaligus peluncuran kartu voucher tersebut.
“Insya Allah kami launching di bulan Juli, mudah-mudahan. Sekarang kami masih input data, kemungkinan kami menghitung juga kira-kira bisa semuanya atau tidak. Harapannya bisa semuanya. Kalau semuanya berarti kami butuh Rp350 juta per bulan untuk program itu,” imbuhnya.
Ayi menyebut, jika di Juli nanti tidak semua warga miskin ekstrem mendapat kartu voucher, paling tidak sedikitnya 50 persen dari total yang ditargetkan menjadi sasaran.
“Mudah-mudahan bisa kalaupun tidak minimal kami bisa terealisasi 50 persen berarti lima ribuan warga bisa dapat di bulan Juli saat peluncuran,” sebutnya.
Ayi menjelaskan, bahwa kategori warga miskin ekstrem yang mendapatkan bantuan berupa kartu voucher ini merupakan warga yang tidak memiliki penghasilan, atau hanya mendapatkan penghasilan rendah dalam tiap bulannya.
“Kategori warga miskin ekstrem yaitu mereka yang hanya mendapatkan penghasilan maksimal Rp280.000 per bulan. Jadi dalam sehari hanya mendapatkan uang kisaran Rp5.000 sampai Rp10.000 atau bahkan tidak pernah mendapatkan uang sama sekali,” tandasnya.