Selain itu, kata Dedi, strategi untuk meningkatkan pendapatan warga miskin juga turut disiapkan, yakni melalui pelatihan dan akses pekerjaan, pemberdayaan, peningkatan produktivitas, pengembangan potensi unggula, akses serta informasi pasar, hingga sosialisasi budaya baca maupun literasi. Strategi itu dilaksanakan DK2UKM, Dinsos, DKP3, DPUTR, dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka.
“Itu di luar strategi perlindungan, jaminan, dan bantuan sosial yang akan disalurkan OPD lainnya untuk menanggulangi kemiskinan. Totalnya ada puluhan kegiatan yang dilaksanakan berbagai OPD pada tahun ini, sehingga diharapkan dapat menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Majalengka,” ujarnya.
Pihaknya mengakui, berbagai strategi tersebut menjadi langkah konkret Pemkab Majalengka untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem. Langkah-langkah tersebut bermuara pada tiga garis besar utama dari mulai mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Dedi menyampaikan, Pemkab Majalengka juga berkolaborasi dengan IPDN untuk menerjunkan ratusan praja dalam rangka verifikasi dan validasi data warga miskin di Kabupaten Majalengka. Hasilnya, jumlah warga miskin yang semula 50058 kepala keluarga (KK) turun menjadi 37244 KK, dan data tersebut akan disinkronkan dengan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023 yang menjadi acuan praja IPDN melaksanakan verval.
Sementara itu, dalam menekan angka stunting Pemkab Majalengka meluncurkan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mendukung produk lokal. Program tersebut menyediakan makanan sehat bagi ibu hamil, menyusui, dan balita, dengan bahan pangan dari daerah setempat.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini