Terkait kampus yang tidak melibatkan strukturalnya seperti rektor, menurut Fadhli, hal tersebut memiliki kepentingan lain mengenai administrasi kampus. Dan hal tersebut tidak usah menjadi problema, pasalnya masih ada substansi lain dari gerakan para guru besar ini.
“Itu terkait kepentingan dari kampus tersebut, artinya kampus berada di bawah Kemendikbud Ristek, anggaran mengenai hal-hal administrasi kampus kan berada dibawah kementerian dan kementerian berada dibawah presiden artinya ada kepentingan yang harus dijaga,” ujarnya.
“Hal ini menjadi wajar, tidak harus menjadi problem atau simbol kalau ini gerakannya perorangan. Menurut saya yang menjadi substansi adalah untuk agar bangsa kita tetap berada dijalur demokrasi yang benar dan berada dalam etika demokrasi yang baik,” lanjutnya.
Menurutnya, jika sebuah kekuasaan atau wilayah politik tidak dituntut untuk oleh value intelektual maka bangsa Indonesia akan terjerumus ke dalam lahat kezaliman.
“Kan ini yang menjadi satu kekhawatiran, ketika politik tidak dituntut untuk oleh value intelektual yang ada dituntun hanya oleh gerakan kekuasaan, yang nantinya bisa menjerumuskan bangsa kita ke liang lahat kezaliman,” jelasnya.
Adapun terkait pro dan kontra yang datang dari berbagai politikus, menurut Fadhli hal tersebut dianggap wajar dan tidak perlu dihiraukan, yang lebih penting dari hal tersebut yaitu mempertahankan bangsa untuk tetap berada dijalur demokrasi yang benar.
“Anggap saja sebagai angin lalu. Bahwa setiap gerakan kebenaran selalu ada perlawanan dari gerakan yang salah. Kalau kampus dianggap sebagai partisan atau tidak partisan atau terafiliasi tidak terafiliasi, itu lain hal, yang penting kampus tetap menjaga nilai-nilai kebenaran dan tetap jadi kompas kebenaran untuk negara,” ujar mantan Presiden Mahasiswa Unisba tersebut.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini