Ledia mengatakan, pihaknya ingin melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota agar semua kewenangan yang dimiliki itu dan kewajibannya bisa dipenuhi.
“Sehingga 20 persen anggaran pendidikan di APBN dan APBD menjadi terpenuhi sebenarnya. Jadi ini jadi hal yang jadi konsen Komisi X,” ujarnya.
Kemudian berkaitan dengan kepemudaan, kata Ledia, bahwa saat ini generasi yang tumbuh semakin berbeda. Meski begitu, pihaknya masih mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) gar menjadikan pemuda itu sebagai pengarusutamaan di dalam pembangunan.
“Karena yang pernah muda alias yang tua-tua kan nanti juga akan berlalu, pasti harus ada anak-anak muda dan itu perlu dipersiapkan, dipastikan dari sisi pendidikannya sampai kemudian juga bagaimana mereka bisa membangun bangsa ini, berkontribusi pada bangsa ini,” katanya.
Selanjutnya terkait dengan isu tahunan yakni sistem PPDB zonasi, Ledia mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu pembahasan internal dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
“Mudah-mudahan Januari ini ada penjelasan,” sebutnya.
Ledia memandang bahwa sistem zonasi PPDB ini menjadi isu tahunan yang selalu berulang.
“Itu kan sebenarnya mengulang yang dulu. Seperti diberhentikan terus diberlakukan lagi gitu. Karena itu kan ribut terus kita masalah zonasi apalagi tadi seperti yang kita bahas juga blank spot tuh Kota Bandung aja sendiri ada 12 kecamatan,” jelasnya.
Ledia mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus dalam pemerataan pendidikan. Dimana setiap sekolah harus memiliki kualitas yang rata, prestasinya juga merata, serta budaya belajarnya juga sama.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini