Selain itu, kesalahan penginputan yang dilakukan oleh petugas KPPS juga begitu merugikan Ganjar-Mahfud. Lalu, adanya tindakan mengumpulkan kepala desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) oleh kementerian yang diindikasi bermuatan politis.
“BPD dikumpulkan dan kepala desa dikumpul dengan kemasan Kementerian Pertanian dan dihadiri oleh Menteri Pertahanan juga, ya walaupun tidak secara vulgar mereka kampanye tapi kan kita mengindikasikan pasti ada muatan politis,” tuturnya.
Sebelumnya, penolakan tanda tangan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di beberapa kabupaten dan kota di Jabar itu terungkap dalam rapat pleno tingkat provinsi yang digelar di Kantor KPU Jabar.
Kota dan kabupaten yang hasilnya ditolak oleh saksi dari pasangan Ganjar-Mahfud yakni Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, hingga Kota Tasikmalaya.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini